Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Aturan Baru PPN untuk Bisnis Online Disepakati Parlemen

A+
A-
3
A+
A-
3

Ilustrasi

BERLIN, DDTCNews – Parlemen Jerman sepakat untuk memperkenalkan aturan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pasar berbasis online. Kabarnya, kebijakan ini akan berlaku pada Januari 2019.

Melansir Tax News, kebijakan PPN terhadap pasar online berjalan dengan mengumpulkan informasi tentang pedagang menggunakan platformnya untuk memasok barang maupun jasa ke konsumen atau pembeli di Jerman.

“Aturan ini akan mewajibkan pelaku bisnis agar mendukung dan memerangi penggelapan PPN atas transaksi barang maupun jasa. Sementara ini kebijakan in baru disepakati oleh parlemen, nantinya harus disahkan terlebih dulu oleh dewan federal sebelum diimplementasikan,” demikian melansir laporan Tax News, Senin (19/11).

Baca Juga: Waduh, Giliran Jerman yang Nyaris Resesi

Tak hanya terkait PPN pada perdagangan berbasis online, kebijakan ini juga akan menerbitkan insentif pajak yang lebih menarik untuk mobil listrik atau hibrida yang digunakan untuk penggunaan pribadi.

Nantinya, kebijakan itu akan dimaktubkan ke dalam ketentuan hukum Jerman yang diadopsi di seluruh wilayah Uni Eropa sehingga mendorong usaha kecil untuk menyetor PPN, terutama sektor penyedia jasa penyiaran, telekomunikasi dan elektronik.

Dalam penyederhanaan aturan PPN untuk start up dan usaha mikro sektor elektronik, pengusaha yang menjual barang atau jasa secara lintas batas dengan nilai kurang dari EUR10.000 (senilai Rp166,45 juta) per tahun akan tunduk pada aturan PPN domestik Jerman.

Baca Juga: Tarif PPN Perjalanan dengan Kereta Jarak Jauh Dipangkas

Sementara itu, pemerintah juga memperbarui PPN terkait voucher untuk memastikan jumlah PPN yang benar dibebankan pada barang atau jasa yang dibayar pelanggan, terlepas pembayaran dilakukan dengan voucher atau cara pembayaran lainnya.

Ketentuan PPN pada voucher tersebut berlaku untuk setiap voucher yang diterbitkan pada atau setelah 1 April 2019. (Amu)

Baca Juga: Jerman Bakal Kerek Pajak Penerbangan

“Aturan ini akan mewajibkan pelaku bisnis agar mendukung dan memerangi penggelapan PPN atas transaksi barang maupun jasa. Sementara ini kebijakan in baru disepakati oleh parlemen, nantinya harus disahkan terlebih dulu oleh dewan federal sebelum diimplementasikan,” demikian melansir laporan Tax News, Senin (19/11).

Baca Juga: Waduh, Giliran Jerman yang Nyaris Resesi

Tak hanya terkait PPN pada perdagangan berbasis online, kebijakan ini juga akan menerbitkan insentif pajak yang lebih menarik untuk mobil listrik atau hibrida yang digunakan untuk penggunaan pribadi.

Nantinya, kebijakan itu akan dimaktubkan ke dalam ketentuan hukum Jerman yang diadopsi di seluruh wilayah Uni Eropa sehingga mendorong usaha kecil untuk menyetor PPN, terutama sektor penyedia jasa penyiaran, telekomunikasi dan elektronik.

Dalam penyederhanaan aturan PPN untuk start up dan usaha mikro sektor elektronik, pengusaha yang menjual barang atau jasa secara lintas batas dengan nilai kurang dari EUR10.000 (senilai Rp166,45 juta) per tahun akan tunduk pada aturan PPN domestik Jerman.

Baca Juga: Tarif PPN Perjalanan dengan Kereta Jarak Jauh Dipangkas

Sementara itu, pemerintah juga memperbarui PPN terkait voucher untuk memastikan jumlah PPN yang benar dibebankan pada barang atau jasa yang dibayar pelanggan, terlepas pembayaran dilakukan dengan voucher atau cara pembayaran lainnya.

Ketentuan PPN pada voucher tersebut berlaku untuk setiap voucher yang diterbitkan pada atau setelah 1 April 2019. (Amu)

Baca Juga: Jerman Bakal Kerek Pajak Penerbangan
Topik : berita pajak internasional, bisnis online, jerman
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 05 Desember 2019 | 19:59 WIB
INGGRIS
Rabu, 04 Desember 2019 | 16:37 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 04 Desember 2019 | 16:26 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA