Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Reportase

Aturan Baru PPN untuk Bisnis Online Disepakati Parlemen

A+
A-
3
A+
A-
3
Aturan Baru PPN untuk Bisnis Online Disepakati Parlemen

Ilustrasi

BERLIN, DDTCNews – Parlemen Jerman sepakat untuk memperkenalkan aturan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pasar berbasis online. Kabarnya, kebijakan ini akan berlaku pada Januari 2019.

Melansir Tax News, kebijakan PPN terhadap pasar online berjalan dengan mengumpulkan informasi tentang pedagang menggunakan platformnya untuk memasok barang maupun jasa ke konsumen atau pembeli di Jerman.

“Aturan ini akan mewajibkan pelaku bisnis agar mendukung dan memerangi penggelapan PPN atas transaksi barang maupun jasa. Sementara ini kebijakan in baru disepakati oleh parlemen, nantinya harus disahkan terlebih dulu oleh dewan federal sebelum diimplementasikan,” demikian melansir laporan Tax News, Senin (19/11).

Baca Juga: Berlaku Hingga Desember 2020, Tarif PPN Kini Dipangkas 3%

Tak hanya terkait PPN pada perdagangan berbasis online, kebijakan ini juga akan menerbitkan insentif pajak yang lebih menarik untuk mobil listrik atau hibrida yang digunakan untuk penggunaan pribadi.

Nantinya, kebijakan itu akan dimaktubkan ke dalam ketentuan hukum Jerman yang diadopsi di seluruh wilayah Uni Eropa sehingga mendorong usaha kecil untuk menyetor PPN, terutama sektor penyedia jasa penyiaran, telekomunikasi dan elektronik.

Dalam penyederhanaan aturan PPN untuk start up dan usaha mikro sektor elektronik, pengusaha yang menjual barang atau jasa secara lintas batas dengan nilai kurang dari EUR10.000 (senilai Rp166,45 juta) per tahun akan tunduk pada aturan PPN domestik Jerman.

Baca Juga: Dua Negara Ini Sepakati Perjanjian Pajak Soal Pekerja Lintas Batas

Sementara itu, pemerintah juga memperbarui PPN terkait voucher untuk memastikan jumlah PPN yang benar dibebankan pada barang atau jasa yang dibayar pelanggan, terlepas pembayaran dilakukan dengan voucher atau cara pembayaran lainnya.

Ketentuan PPN pada voucher tersebut berlaku untuk setiap voucher yang diterbitkan pada atau setelah 1 April 2019. (Amu)

Baca Juga: Parlemen Eropa Minta Jerman Dorong Tiga Kebijakan Pajak Ini
Topik : berita pajak internasional, bisnis online, jerman
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Oktober 2019 | 11:35 WIB
JERMAN
Selasa, 08 Oktober 2019 | 14:16 WIB
JERMAN
Senin, 07 Oktober 2019 | 15:06 WIB
JERMAN
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:28 WIB
INSENTIF PAJAK