LIBYA

Atasi Lonjakan Harga, Pemerintah Bebaskan Bea Impor Makanan Pokok

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 November 2021 | 19:30 WIB
Atasi Lonjakan Harga, Pemerintah Bebaskan Bea Impor Makanan Pokok

Ilustrasi.

TRIPOLI, DDTCNews – Pemerintah Libya akhirnya mengambil kebijakan untuk merespons lonjakan harga komoditas. Perdana Menteri Libya, Abd Alhamid Aldabaiba memerintahkan jajarannya untuk menyusun mekanisme penurunan harga komoditas. Salah satu caranya, membebaskan bea masuk impor atas komoditas makanan.

Pemerintah berharap melalui kebijakan ini, stok bahan pokok di seluruh negeri kembali stabil dengan harga yang lebih terjangkau. Harga makanan yang melambung di Libya disebabkan pasokan yang tak seimbang terhadap permintaan.

"Langkah ini harus diambil untuk mengurangi beban masyarakat," rilis pemerintah Libya dikutip dari libyaherald.com, Jumat (12/11/2021).

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Sebelumnya, Perdana Menteri Aldabaiba sengaja berkunjung ke beberapa toko di ibu kota untuk memeriksa harga dan stok berbagai macam produk. Dalam kunjungannya, ia mengaku berusaha mendengar setiap keluhan dan masukan dari masyarakat yang ada di sana.

Selaras dengan kunjungan ini, Aldaibaba secara resmi menerbitkan aturan terkait pembebasan bea masuk impor dari makanan dan obat-obatan. Dia meminta bawahannya untuk terus mengawasi dan mengontrol harga di pasar.

Tidak cuma tentang harga, masyarakat juga menyampaikan keluhan mereka tentang kualitas dan ketersediaan barang yang beredar. Salah satu produk yang disoroti PM Libya adalah roti. Apalagi produk tersebut menjadi salah satu makanan pokok di sana. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Rabu, 17 April 2024 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Jumat, 19 April 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Kebijakan DHE, Airlangga Klaim Nilai Tukar Rupiah Masih Terkendali

Jumat, 19 April 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Imbauan Ditjen Pajak soal Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Jumat, 19 April 2024 | 07:30 WIB LITERATUR PAJAK

Sambut Hari Kartini, DDTC Hadirkan Diskon untuk Perempuan Indonesia

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?