Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Apakah Barang dan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Vaksin Bebas PPN?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apakah Barang dan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Vaksin Bebas PPN?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Sumiyati, mewakili salah satu Puskesmas di daerah Jawa Barat. Dalam penyelenggaraan vaksinasi, kami menggunakan beberapa peralatan pendukung, seperti alat pelindung diri (APD) serta pengukur tensi dan suhu. Kami ingin bertanya, apakah Puskesmas tetap harus membayar PPN atas perlatan pendukung tersebut?

Kemudian, bagaimana dengan sewa tempat vaksinasi? Sebab, kami berencana untuk memperluas wilayah vaksinasi dengan menggunakan lokasi tertentu yang mudah dijangkau masyarakat.

Terima kasih.

Jawaban:
IBU Sumiyati, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk menjawab tersebut, kita dapat mengacu pada fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) yang diatur dalam PMK 239/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan (PMK 239/2020).

Dalam Pasal 2 PMK 239/2020, dapat kita peroleh informasi barang kena pajak yang tidak terutang PPN mencakup:

  1. Obat-obatan;
  2. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
  3. peralatan laboratorium;
  4. peralatan pendeteksi;
  5. peralatan pelindung diri;
  6. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
  7. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh pihak tertentu untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Adapun pihak tertentu yang dimaksud adalah badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain (pihak yang ditunjuk oleh badan/instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi Covid-19).

Dengan demikian, berbagai peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk penanganan pandemi dapat diberikan fasilitas tersebut.

Bagaimana dengan jasa sewa tempat untuk mengadakan proses vaksinasi?

Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 ayat (5) PMK 239/2020. Jasa yang PPN-nya ditanggung pemerintah termasuk:

  1. jasa konstruksi;
  2. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
  3. jasa persewaan; dan/atau
  4. jasa pendukung lainnya.

Dengan demikian, dapat kita pahami, jasa sewa juga termasuk ruang lingkup yang memperoleh fasilitas PPN.

Atas pemanfaatan insentif tersebut, ada dua hal yang perlu dibuat:

  1. Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Laporan realisasi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah.

Adapun laporan realisasi pemanfaatan insentif tersebut dibuat setiap masa pajak dengan memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020".

Demikian jawaban yang dapat diberikan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 239/2020, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 26 Januari 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan SKD bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Lewat DJP Online

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BEI: 65% Investor Aktif Berpeluang Terbebas dari Bea Meterai

Rabu, 26 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Sampaikan Pemberitahuan NPPN ke Ditjen Pajak

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia