Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Alasan Penghentian Penyidikan Pasal 44A UU KUP Diubah, Ini Lengkapnya

A+
A-
3
A+
A-
3
Alasan Penghentian Penyidikan Pasal 44A UU KUP Diubah, Ini Lengkapnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan mengenai penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dalam Pasal 44A UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP) diubah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Secara garis besar, Pasal 44A UU KUP mengatur tentang alasan-alasan yang membuat penyidik menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) [Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP] menghentikan Penyidikan dalam hal:..," demikian penggalan bunyi Pasal 44A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP, dikutip Selasa (19/10/2021).

Secara lebih terperinci, Pasal 44A UU KUP mengatur 4 alasan yang membuat penyidik menghentikan penyidikannya. Pertama, wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

Kedua, tidak terdapat cukup bukti. Ketiga, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, demi hukum. Adapun yang dimaksud dengan penghentian penyidikan demi hukum adalah alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.

Alasan demi hukum tersebut antara lain karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (nebis in idem), tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam ketentuan terdahulu, alasan yang membuat penyidik menghentikan penyidikannya, meliputi tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Guna memberikan gambaran perubahan yang lebih jelas, berikut perbandingan bunyi Pasal 44A dalam ketentuan terdahulu dengan yang telah diubah melalui UU HPP.

Pasal 44A UU KUP

Pasal 44A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP

Penyidik sebagaimana dimaksud dakan Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaiaman dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf k dalam hal:
a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3);
b. tidak terdapat cukup bukti;
c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
d. demi hukum.

(sap)

Topik : UU HPP, UU KUP, tindak pidana perpajakan, penyidikan, penegakan hukum

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 10:45 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Punya Peran Penting dalam Implementasi UU HPP

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tekan Angka Sengketa Pajak, DJP Tempuh 4 Cara Ini

Senin, 29 November 2021 | 14:13 WIB
UU CIPTA KERJA

Airlangga: Seluruh Aturan Perpajakan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK