Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

Staf Khusus Menteri Keuangan Chandra Fajri Ananda di Seminar Nasional Perpajakan 2021 yang digelar FIA UB. (tangkapan layar)

Jakarta, DDTCNews – Kebijakan fiskal yang akomodatif terhadap berbagai tantangan ekonomi menjadi senjata pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan pascapandemi. Pemerintah sendiri mengeklaim ragam insentif fiskal yang digelontorkan sudah cukup menjawab tantangan yang ada saat ini.

Staf Khusus Menteri Keuangan Chandra Fajri Ananda menyampaikan perekonomian nasional sebenarnya sudah mulai mengalami tekanan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari tren penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga di bawah 5% pada pengujung 2019.

Kondisi ini lantas diperburuk dengan hantaman pandemi Covid-19 mulai kuartal I/2020. Merespons kondisi ini, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif dengan menggenjot konsumsi rumah tangga. Langkah ini memiliki konsekuensi pelebaran defisit anggaran.

Baca Juga: Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

"Oleh karena itu diperlukan Perpu yang memperbolehkan defisit melebihi batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar," ujar Chandra melalui paparannya di Seminar Perpajakan Nasional 2021 FIA Universitas Brawijaya, berjudul Dinamika Kebijakan Fiskal dalam Mempersiapkan Perekonomian Indonesia Pascapandemi, Sabtu (25/9/2021).

Pemerintah, ujar Chandra, lantas menjalankan kebijakan fiskal yang fokus untuk penyelamatan nyawa masyarakat, pemulihan ekonomi, dan penguatan fondasi ekonomi. Pelaksanaan kebijakan fiskal ini pun dilakukan melalui 3 kelompok garis waktu.

Pertama, pada 2020 dilakukan penerbitan kebijakan yang sifatnya extraordinary dan reopening. Hal ini dengan penerbitan Perpu 1/2020 yang mengatur perluasan batasan defisit keuangan negara serta berbagai stimulus untuk pemulihan ekonomi.

Baca Juga: PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Jenis Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Kedua, pada 2021-2022 dilakukan kebijakan yang fokus pada recovery dan reformasi. Hal ini dilakukan dengan penanganan pandemi, program vaksinasi, dan akselerasi program PEN.

Ketiga, pada 2023 akan dilakukan kebijakan yang berfokus pada konsolidasi fiskal melalui pendisiplinan untuk keberlanjutan jangka panjang.

"Sepanjang 2021 ini, alokasi APBN untuk penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui program PEN senilai Rp744,77 triliun. Fokus dari program PEN tersebut yakni dengan penguatan konsumsi rumah tangga, mendorong, mendorong konsumsi pemerintah, dan mendorong investasi sektor publik," kata Chandra.

Baca Juga: UU HPP Sah, Ini Proyeksi Penerimaan Perpajakan dan Tax Ratio 2021-2025

Kendati progres pemulihan ekonomi masih berlangsung, hasilnya sudah mulai terlihat. Pemerintah mencatat adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 1,02 juta orang dan terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi 2,61 juta orang. Di samping itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan di banding awal pandemi, dengan pengurangan 0,01 juta orang.

Dengan ragam kebijakan fiskal yang ditawarkan, masih ada beberapa celah yang perlu ditambal. Para akademisi dan ekonom pun ikut memetakan strategi penyusunan kebijakan fiskal ke depan. Salah satu masukan datang dari ekonom senior Faisal Basri.

Dia mengingatkan tax ratio Indonesia masih berada di level yang rendah. Dari 140 negara, Indonesia ada di urutan 127 dalam hal tax ratio. Saat kebutuhan pembiayaan negara dari pajak terus meningkat, ujarnya, tax ratio justru terus menurun.

Baca Juga: Integrasi NIK dan NPWP, DJP: Tidak Otomatis Bayar Pajak

"Kalau tax ratio begini terus maka ambisi pembangunan tidak tercukupi pembiayaannya. Akhirnya, kita memilih utang. Hal ini akan membebani generasi selanjutnya sekaligus membebani keuangan negara untuk membayar bunga utang,” ujar Faisal pada acara yang sama.

Namun demikian, sambung Faisal, masih ada kesempatan untuk meningkatkan tax ratio hingga menyentuh 12% hingga 13%. Hal itu dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak, menaikkan pajak capital gain, serta mengejar pajak penghasilan dari orang kaya dan super kaya di Indonesia.

Catatan lain dari Faisal adalah insentif fiskal yang ada saat ini terlalu diarahkan untuk meningkatkan investasi. Insentif itu seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, dan supertax deduction. Padahal, menurutnya, selama ini investasi di Indonesia tidak berkontribusi besar bagi penerimaan negara.

Baca Juga: Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Lebih lanjut, menurut Faisal, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor lain. Misalnya, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan real estat. Pemerintah juga perlu terus memajukan sektor yang memberikan kontribusi pajak sangat tinggi, seperti sektor manufaktur. (rizki zakariya/sap)

Topik : kebijakan perpajakan, kebijakan pajak, kebijakan fiskal, aturan pajak, tax ratio, Universitas Brawijaya, Faisal Basri

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:20 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?

Senin, 11 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKF: UU HPP Bakal Dekatkan Kinerja Perpajakan ke Level Potensial

Senin, 11 Oktober 2021 | 15:25 WIB
UU HPP

UU HPP Berlaku, Tax Ratio Diprediksi Tembus 10% di 2025

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak