Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

5 Negara Ini Memutuskan Bergabung

0
0

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 5 negara, yaitu Argentina, Curacao, Georgia, Korea Selatan, dan Uruguay, memutuskan bergabung dengan kelompok negara yang menyepakati pertukaran informasi perpajakan yang diinisiasi Organisation for Economic of and Cooperation and Development (OECD).

Dengan masuknya 5 negara itu, berarti sudah 44 negara yang terikat perjanjian yang bertolak dari Aksi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ke-13 itu. Kelima negara tadi bergabung pada OECD's Committee on Fiscal Affairs' di Kyoto, Jepang 30 Juni – 1 Juli 2016.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, otomatis kelima negara itu nanti ikut dan terlibat dalam proses pertukaran informasi antarnegara secara otomatis,” ungkap OECD dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Baca Juga: RUU Penyelesaian Sengketa Pajak Berganda Disiapkan

Pertemuan di Kyoto membahas kerangka kerja baru tentang tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan Proyek BEPS. Kerangka itu diperuntukkan bagi negara non-OECD dan non-G20, dengan fokus khusus untuk melaksanakan empat standar minimum Proyek BEPS.

Keempat standar tersebut antara lain harmful tax practice, tax treaty abuse,CbC reporting, dan dispute resolution mechanism. Standar tersebut akan didiskusikan bersamaan dengan pemantauan dari unsur-unsur lain yang ada dalam paket Aksi BEPS.

“Banyak negara mulai bekerja menetapkan standar isu-isu yang tersisa, termasuk transfer pricing dan interest deductibility, bersamaan dengan pengembangan panduan praktis untuk mendukung konsistensi pelaksanaan Aksi BEPS,” ungkap OECD

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

Dalam kerangka kerja baru itu, seperti dilansir Tax-News, ada 36 negara baru yang bergabung dan berkomitmen menerapkan Aksi BEPS. Dengan demikian, total keseluruhan negara yang turut berpartisipasi sudah mencapai 82 negara. (Bsi)

“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, otomatis kelima negara itu nanti ikut dan terlibat dalam proses pertukaran informasi antarnegara secara otomatis,” ungkap OECD dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Baca Juga: RUU Penyelesaian Sengketa Pajak Berganda Disiapkan

Pertemuan di Kyoto membahas kerangka kerja baru tentang tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan Proyek BEPS. Kerangka itu diperuntukkan bagi negara non-OECD dan non-G20, dengan fokus khusus untuk melaksanakan empat standar minimum Proyek BEPS.

Keempat standar tersebut antara lain harmful tax practice, tax treaty abuse,CbC reporting, dan dispute resolution mechanism. Standar tersebut akan didiskusikan bersamaan dengan pemantauan dari unsur-unsur lain yang ada dalam paket Aksi BEPS.

“Banyak negara mulai bekerja menetapkan standar isu-isu yang tersisa, termasuk transfer pricing dan interest deductibility, bersamaan dengan pengembangan panduan praktis untuk mendukung konsistensi pelaksanaan Aksi BEPS,” ungkap OECD

Baca Juga: OECD Minta Komentar Publik Soal Moral Pajak, Lihat Caranya di Sini

Dalam kerangka kerja baru itu, seperti dilansir Tax-News, ada 36 negara baru yang bergabung dan berkomitmen menerapkan Aksi BEPS. Dengan demikian, total keseluruhan negara yang turut berpartisipasi sudah mencapai 82 negara. (Bsi)

Topik : oecd, pajak internasional, pertukaran informasi
artikel terkait
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Senin, 30 Mei 2016 | 11:39 WIB
ZAMBIA
berita pilihan
Rabu, 24 April 2019 | 17:15 WIB
TIONGKOK
Rabu, 24 April 2019 | 17:03 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 24 April 2019 | 16:56 WIB
KAMBOJA
Selasa, 23 April 2019 | 18:36 WIB
INGGRIS
Selasa, 23 April 2019 | 17:12 WIB
INDIA
Selasa, 23 April 2019 | 16:14 WIB
PAKISTAN
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 22 April 2019 | 16:50 WIB
JERMAN
Senin, 22 April 2019 | 16:42 WIB
FILIPINA
Senin, 22 April 2019 | 12:01 WIB
JEPANG