Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

5 Negara Ini Memutuskan Bergabung

0
0

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak 5 negara, yaitu Argentina, Curacao, Georgia, Korea Selatan, dan Uruguay, memutuskan bergabung dengan kelompok negara yang menyepakati pertukaran informasi perpajakan yang diinisiasi Organisation for Economic of and Cooperation and Development (OECD).

Dengan masuknya 5 negara itu, berarti sudah 44 negara yang terikat perjanjian yang bertolak dari Aksi BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ke-13 itu. Kelima negara tadi bergabung pada OECD's Committee on Fiscal Affairs' di Kyoto, Jepang 30 Juni – 1 Juli 2016.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, otomatis kelima negara itu nanti ikut dan terlibat dalam proses pertukaran informasi antarnegara secara otomatis,” ungkap OECD dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Pertemuan di Kyoto membahas kerangka kerja baru tentang tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan Proyek BEPS. Kerangka itu diperuntukkan bagi negara non-OECD dan non-G20, dengan fokus khusus untuk melaksanakan empat standar minimum Proyek BEPS.

Keempat standar tersebut antara lain harmful tax practice, tax treaty abuse,CbC reporting, dan dispute resolution mechanism. Standar tersebut akan didiskusikan bersamaan dengan pemantauan dari unsur-unsur lain yang ada dalam paket Aksi BEPS.

“Banyak negara mulai bekerja menetapkan standar isu-isu yang tersisa, termasuk transfer pricing dan interest deductibility, bersamaan dengan pengembangan panduan praktis untuk mendukung konsistensi pelaksanaan Aksi BEPS,” ungkap OECD

Baca Juga: Ada AEoI, DJP: Mari Kita Patuh Saja

Dalam kerangka kerja baru itu, seperti dilansir Tax-News, ada 36 negara baru yang bergabung dan berkomitmen menerapkan Aksi BEPS. Dengan demikian, total keseluruhan negara yang turut berpartisipasi sudah mencapai 82 negara. (Bsi)

“Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, otomatis kelima negara itu nanti ikut dan terlibat dalam proses pertukaran informasi antarnegara secara otomatis,” ungkap OECD dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Baca Juga: Negara Ini Ambil Posisi Non-Binding Terkait Laba Usaha BUT

Pertemuan di Kyoto membahas kerangka kerja baru tentang tindak lanjut yang akan diambil terkait dengan Proyek BEPS. Kerangka itu diperuntukkan bagi negara non-OECD dan non-G20, dengan fokus khusus untuk melaksanakan empat standar minimum Proyek BEPS.

Keempat standar tersebut antara lain harmful tax practice, tax treaty abuse,CbC reporting, dan dispute resolution mechanism. Standar tersebut akan didiskusikan bersamaan dengan pemantauan dari unsur-unsur lain yang ada dalam paket Aksi BEPS.

“Banyak negara mulai bekerja menetapkan standar isu-isu yang tersisa, termasuk transfer pricing dan interest deductibility, bersamaan dengan pengembangan panduan praktis untuk mendukung konsistensi pelaksanaan Aksi BEPS,” ungkap OECD

Baca Juga: Ada AEoI, DJP: Mari Kita Patuh Saja

Dalam kerangka kerja baru itu, seperti dilansir Tax-News, ada 36 negara baru yang bergabung dan berkomitmen menerapkan Aksi BEPS. Dengan demikian, total keseluruhan negara yang turut berpartisipasi sudah mencapai 82 negara. (Bsi)

Topik : oecd, pajak internasional, pertukaran informasi
artikel terkait
Jum'at, 22 Februari 2019 | 15:31 WIB
MEKSIKO
Jum'at, 22 Februari 2019 | 11:31 WIB
INGGRIS
Kamis, 21 Februari 2019 | 14:15 WIB
AFRIKA SELATAN
berita pilihan
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 Juni 2017 | 11:29 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA