Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Cara Baru Cegah Kebocoran PAD

0
0

MAROS, DDTCNews – Guna mengurangi kebocoran penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemasangan chip penghitung jumlah kendaraan yang masuk ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Chip ini dipasang di komputer-komputer loket pengambilan karcis gerbang Bandara.

Bupati Maros HM Hatta Rahma mengatakan fungsi chip tersebut adalah untuk menghitung kendaraan yang masuk ke Bandara dengan pengawasan langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Maros selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini untuk mengantisipasi tidak terjadi kebocoran retribusi pajak parkir sehingga penerimaan retribusi pajak parkir dapat maksimal,” ujar Hatta.

Baca Juga: DPRD Protes Kenaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Minyak

Selama ini, Dispenda selaku pengelola PAD tidak memiliki data yang jelas mengenai jumlah kendaraan yang masuk ke Bandara maupun jumlah kendaraan yang berlangganan, sehingga apa yang disetor oleh Angkasa Pura adalah yang diterima oleh Dispenda tanpa mengetahui berapa tepatnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir bandara.

Secara terpisah, Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam mengatakan jika chip penghitung kendaraan tersebut telah berfungsi, hal itu akan semakin mengurangi potensi kebocoran. Bahkan, ia yakin tidak akan ada lagi kebocoran pada pemasukan retribusi parkir di bandara.

Sebelumnya, pihak DPRD menyoroti minimnya setoran retribusi pajak parkir kendaraan ke Pemkab Maros pada Juni lalu. Pasalnya, dari target sebesar Rp6 miliar, setoran yang masuk hanya sebesar Rp2 miliar hingga pertengahan tahun ini.

Baca Juga: Ini Daftar Cafe dan Guest House Penunggak Pajak Daerah

Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa jumlah penumpang dan kendaraan yang masuk ke Bandara melonjak dibanding tahun sebelumnya.

"Kita berharap jika sudah berfungsi kita tahu jumlah kendaraan yang masuk ke Bandara sehingga ini tentu bisa meminimalisir kebocoran retribusi pajak parkir bandara," pungkas Chaidir. (Amu)

Baca Juga: Tarif Progresif Pajak Kendaraan dan BBNKB Diturunkan

“Ini untuk mengantisipasi tidak terjadi kebocoran retribusi pajak parkir sehingga penerimaan retribusi pajak parkir dapat maksimal,” ujar Hatta.

Baca Juga: DPRD Protes Kenaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Minyak

Selama ini, Dispenda selaku pengelola PAD tidak memiliki data yang jelas mengenai jumlah kendaraan yang masuk ke Bandara maupun jumlah kendaraan yang berlangganan, sehingga apa yang disetor oleh Angkasa Pura adalah yang diterima oleh Dispenda tanpa mengetahui berapa tepatnya jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir bandara.

Secara terpisah, Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam mengatakan jika chip penghitung kendaraan tersebut telah berfungsi, hal itu akan semakin mengurangi potensi kebocoran. Bahkan, ia yakin tidak akan ada lagi kebocoran pada pemasukan retribusi parkir di bandara.

Sebelumnya, pihak DPRD menyoroti minimnya setoran retribusi pajak parkir kendaraan ke Pemkab Maros pada Juni lalu. Pasalnya, dari target sebesar Rp6 miliar, setoran yang masuk hanya sebesar Rp2 miliar hingga pertengahan tahun ini.

Baca Juga: Ini Daftar Cafe dan Guest House Penunggak Pajak Daerah

Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa jumlah penumpang dan kendaraan yang masuk ke Bandara melonjak dibanding tahun sebelumnya.

"Kita berharap jika sudah berfungsi kita tahu jumlah kendaraan yang masuk ke Bandara sehingga ini tentu bisa meminimalisir kebocoran retribusi pajak parkir bandara," pungkas Chaidir. (Amu)

Baca Juga: Tarif Progresif Pajak Kendaraan dan BBNKB Diturunkan
Topik : berita pajak daerah, penerimaan daerah, kabupaten maros
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
Selasa, 12 Februari 2019 | 14:56 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Kamis, 27 Juli 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 28 Desember 2017 | 14:21 WIB
KOTA PEKANBARU
Senin, 17 Desember 2018 | 11:00 WIB
KABUPATEN TANAH BUMBU
Rabu, 01 Agustus 2018 | 13:51 WIB
KOTA SOLO