Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Zaman Serba Digital, Administrasi Pajak Harus Mudah

A+
A-
3
A+
A-
3

Dari kiri ke kanan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang, Tax Law Surveillance DDTC Awwaliatul Mukarromah (tengah), dan Dosen FEB Untirta Intan Puspanita dalam kuliah umum ‘Digitalisasi & Administrasi Pajak’.

SERANG, DDTCNews – Perkembangan teknologi digital seharusnya diikuti dengan kemudahan administrasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini akan berkorelasi positif pada peningkatan kepatuhan pajak.

Dalam kuliah umum bertajuk ‘Digitalisasi & Administrasi Pajak’ di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Tax Law Surveillance DDTC Awwaliatul Mukarromah mengatakan dampak dari perkembangan teknologi digital terhadap administrasi pajak tidak terhindarkan.

“Digitalisasi seharusnya juga dimanfaatkan untuk membantu pembayar pajak untuk lebih mudah mematuhi ketentuan dan meningkatkan transparansi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak (DJP). Ini untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan di antara keduanya,” jelasnya, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: DJP Ingin Perluas Peran Relawan Pajak, Tidak Hanya Soal Lapor SPT

Menurutnya, teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah kewajiban administrasi atau formulir yang perlu diisi oleh wajib pajak. Selain itu, teknologi bisa digunakan untuk mempercepat proses pembayaran maupun restitusi pajak.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan pada gilirannya akan meningkatkan layanan sekaligus mengurangi interaksi tatap muka (langsung) antara petugas pajak dengan wajib pajak. Pengurangan interaksi ini juga berpotensi menutup celah tindakan korupsi.

Sejauh ini, sudah ada beberapa perkembangan positif yang telah dilakukan DJP dalam pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak. Beberapa aplikasi sudah diluncurkan seperti e-SPT, e-Faktur, e-Bupot, dan aplikasi pelaporan pasca amnesti pajak.

Baca Juga: Hadapi Musim Pelaporan SPT, DJP Mulai Jaring Ribuan Relawan Pajak

DJP juga telah mengembangkan pre-populated tax return. Dengan sistem ini, otoritas menggunakan data pihak ketiga dan sumber informasi lain yang valid. Data dan informasi itu diberikan kepada wajib pajak saat pengisian surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak tinggal mengonfirmasi kebenaran data.

Otoritas juga mulai meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui penggunaan media sosial dan online chatting, selain telepon, email, situs web, dan faksimili. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berencana memperbarui sistem inti (core tax system) yang ditarget efektif beroperasi pada 2021.

Menurutnya, berbagai langkah yang sudah dijalankan otoritas patut diapresiasi karena sudah berada di jalur yang tepat. Namun, menurut Awwaliatul, digitalisasi seharusnya juga berdampak lebih luas pada proses pembuatan kebijakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Pasalnya, selain kemudahan bagi wajib pajak, teknologi digital seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas data dan informasi. Terlebih, saat ini DJP memiliki Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Dengan demikian, pengawasan ketidakpatuhan wajib pajak juga bisa dilakukan lebih optimal. Penggunaan teknologi akan membuat proses pencocokan data pihak ketiga dengan data dalam SPT lebih mudah diselesaikan dan akurat.

“Data berkualitas tinggi yang diproses dengan baik akan memberikan informasi berguna otoritas fiskal. Informasi ini dapat menghasilkan estimasi penerimaan pajak yang lebih baik di masa depan, mengevaluasi kebijakan pajak yang ada, dan menciptakan prospek peluang kebijakan baru,” imbuhnya.

Baca Juga: Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Pada akhirnya, lanjut dia, digitalisasi pajak akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan hubungan yang lebih transparan dan setara. Dalam konteks kepatuhan kooperatif, otoritas pajak dan wajib pajak dapat saling percaya.

Dalam kuliah umum yang dihadiri 160 mahasiswa tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang memaparkan beberapa aspek yang telah dilakukan otoritas untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi. Kuliah umum dimoderatori oleh Dosen FEB Untirta Intan Puspanita (kaw)

Baca Juga: Telat Lapor SPT Masa PPh 21? Ini Konsekuensinya

“Digitalisasi seharusnya juga dimanfaatkan untuk membantu pembayar pajak untuk lebih mudah mematuhi ketentuan dan meningkatkan transparansi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak (DJP). Ini untuk memperkuat hubungan dan kepercayaan di antara keduanya,” jelasnya, Rabu (28/8/2019).

Baca Juga: DJP Ingin Perluas Peran Relawan Pajak, Tidak Hanya Soal Lapor SPT

Menurutnya, teknologi dapat digunakan untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah kewajiban administrasi atau formulir yang perlu diisi oleh wajib pajak. Selain itu, teknologi bisa digunakan untuk mempercepat proses pembayaran maupun restitusi pajak.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan pada gilirannya akan meningkatkan layanan sekaligus mengurangi interaksi tatap muka (langsung) antara petugas pajak dengan wajib pajak. Pengurangan interaksi ini juga berpotensi menutup celah tindakan korupsi.

Sejauh ini, sudah ada beberapa perkembangan positif yang telah dilakukan DJP dalam pemanfaatan teknologi untuk administrasi pajak. Beberapa aplikasi sudah diluncurkan seperti e-SPT, e-Faktur, e-Bupot, dan aplikasi pelaporan pasca amnesti pajak.

Baca Juga: Hadapi Musim Pelaporan SPT, DJP Mulai Jaring Ribuan Relawan Pajak

DJP juga telah mengembangkan pre-populated tax return. Dengan sistem ini, otoritas menggunakan data pihak ketiga dan sumber informasi lain yang valid. Data dan informasi itu diberikan kepada wajib pajak saat pengisian surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak tinggal mengonfirmasi kebenaran data.

Otoritas juga mulai meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui penggunaan media sosial dan online chatting, selain telepon, email, situs web, dan faksimili. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berencana memperbarui sistem inti (core tax system) yang ditarget efektif beroperasi pada 2021.

Menurutnya, berbagai langkah yang sudah dijalankan otoritas patut diapresiasi karena sudah berada di jalur yang tepat. Namun, menurut Awwaliatul, digitalisasi seharusnya juga berdampak lebih luas pada proses pembuatan kebijakan.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Pasalnya, selain kemudahan bagi wajib pajak, teknologi digital seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas data dan informasi. Terlebih, saat ini DJP memiliki Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Dengan demikian, pengawasan ketidakpatuhan wajib pajak juga bisa dilakukan lebih optimal. Penggunaan teknologi akan membuat proses pencocokan data pihak ketiga dengan data dalam SPT lebih mudah diselesaikan dan akurat.

“Data berkualitas tinggi yang diproses dengan baik akan memberikan informasi berguna otoritas fiskal. Informasi ini dapat menghasilkan estimasi penerimaan pajak yang lebih baik di masa depan, mengevaluasi kebijakan pajak yang ada, dan menciptakan prospek peluang kebijakan baru,” imbuhnya.

Baca Juga: Negara Ini Beri Stimulus Baru Bagi Wajib Pajak, Apa saja?

Pada akhirnya, lanjut dia, digitalisasi pajak akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan hubungan yang lebih transparan dan setara. Dalam konteks kepatuhan kooperatif, otoritas pajak dan wajib pajak dapat saling percaya.

Dalam kuliah umum yang dihadiri 160 mahasiswa tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Banten Sahat Dame Situmorang memaparkan beberapa aspek yang telah dilakukan otoritas untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi. Kuliah umum dimoderatori oleh Dosen FEB Untirta Intan Puspanita (kaw)

Baca Juga: Telat Lapor SPT Masa PPh 21? Ini Konsekuensinya
Topik : teknologi digital, digitalisasi, SPT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 29 Maret 2019 | 10:07 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kamis, 05 Desember 2019 | 18:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA
Selasa, 10 Desember 2019 | 11:44 WIB
LAPORAN DDTC DARI INDIA
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA