INDIA

WP Banyak Mengeluh, Ini Respons PM Modi

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
WP Banyak Mengeluh, Ini Respons PM Modi Perdana Menteri India Narendra Modi (Foto: Bloomberg)

NEW DELHI, DDTCNews – Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menegur Ditjen Pajak India (Central Board of Direct Taxes/CBDT) atas meningkatnya jumlah keluhan wajib pajak dalam masalah pelayanan yang diberikan. Teguran tersebut disampaikan Modi pada hari Senin 26 September 2016 dalam pertemuan dengan sekretaris pusat dan sekretaris kepala negara.

Modi meminta agar CBDT segera bertindak untuk mengatasi kendala pelayanan tersebut dan meminta agar CBDT memetakan solusi dalam mengatasi keluhan yang ada. Ini menjadi fokus utama dari pemerintahan Modi setelah berkuasa selama 2,5 tahun.

“Saya ingin departemen segera menyelidiki apa penyebab jumlah keluhan yang meningkat ini. Apakah disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang datang untuk mendaftarkan keluhannya atau karena para pengusaha yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan,” tuturnya, Rabu (28/9).

Baca Juga:
Kebijakan Pajak India Bikin Eksportir Beras Thailand Girang, Ada Apa?

Berdasarkan data yang tercatat, selama periode 2015-2016 sebanyak lebih dari 100.000 keluhan datang dari wajib pajak. Tahun lalu, CBDT mengklaim bahwa lebih dari 90% keluhan telah diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat dibanding dengan periode 2014-2015 yang hanya sebesar 67%.

Kendati demikian, nampaknya PM Modi masih belum puas karena masih banyaknya jumlah keluhan yang ada. Menurutnya, sejak Ketua CBDT Rani Singh Nair berjanji untuk mengatasi masalah keluhan tersebut, sampai saat ini pihak CBDT pun belum juga melakukan analisis mendalam.

Modi menyarankan agar semua departemen segera mengambil langkah tegas untuk menindak petugas pelayanan yang bandel. “Jika ada yang membandel langsung saja diberhentikan dari masa tugasnya,” pungkasnya.

Saat ini, CBDT telah berupaya untuk merubah fungsinya, termasuk dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam mengatasi masalah pembayar pajak. Selain itu, seperti dilansir dalam timesofindia.com, CBDT juga telah diminta untuk meningkatkan kesadaran masyaratkat melalui penggunaan media sosial untuk mengatasi keluhan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 17:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Ingin Jadi Rekanan Pemda, Perusahaan Minta Asistensi soal Daftar NPWP

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:00 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Dibantu Kantor Pajak, Seluruh Hakim dan ASN PN Jakbar Sudah Lapor SPT

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?