Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

WP Banyak Mengeluh, Ini Respons PM Modi

0
0
Perdana Menteri India Narendra Modi (Foto: Bloomberg)

NEW DELHI, DDTCNews – Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menegur Ditjen Pajak India (Central Board of Direct Taxes/CBDT) atas meningkatnya jumlah keluhan wajib pajak dalam masalah pelayanan yang diberikan. Teguran tersebut disampaikan Modi pada hari Senin 26 September 2016 dalam pertemuan dengan sekretaris pusat dan sekretaris kepala negara.

Modi meminta agar CBDT segera bertindak untuk mengatasi kendala pelayanan tersebut dan meminta agar CBDT memetakan solusi dalam mengatasi keluhan yang ada. Ini menjadi fokus utama dari pemerintahan Modi setelah berkuasa selama 2,5 tahun.

“Saya ingin departemen segera menyelidiki apa penyebab jumlah keluhan yang meningkat ini. Apakah disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang datang untuk mendaftarkan keluhannya atau karena para pengusaha yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan,” tuturnya, Rabu (28/9).

Baca Juga: Ini Penerimaan Negara yang Disetor Lewat Marketplace

Berdasarkan data yang tercatat, selama periode 2015-2016 sebanyak lebih dari 100.000 keluhan datang dari wajib pajak. Tahun lalu, CBDT mengklaim bahwa lebih dari 90% keluhan telah diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat dibanding dengan periode 2014-2015 yang hanya sebesar 67%.

Kendati demikian, nampaknya PM Modi masih belum puas karena masih banyaknya jumlah keluhan yang ada. Menurutnya, sejak Ketua CBDT Rani Singh Nair berjanji untuk mengatasi masalah keluhan tersebut, sampai saat ini pihak CBDT pun belum juga melakukan analisis mendalam.

Modi menyarankan agar semua departemen segera mengambil langkah tegas untuk menindak petugas pelayanan yang bandel. “Jika ada yang membandel langsung saja diberhentikan dari masa tugasnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Ini Cerita Menkeu Setelah Bilang Bayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa

Saat ini, CBDT telah berupaya untuk merubah fungsinya, termasuk dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam mengatasi masalah pembayar pajak. Selain itu, seperti dilansir dalam timesofindia.com, CBDT juga telah diminta untuk meningkatkan kesadaran masyaratkat melalui penggunaan media sosial untuk mengatasi keluhan. (Amu)

“Saya ingin departemen segera menyelidiki apa penyebab jumlah keluhan yang meningkat ini. Apakah disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang datang untuk mendaftarkan keluhannya atau karena para pengusaha yang kurang puas atas pelayanan yang diberikan,” tuturnya, Rabu (28/9).

Baca Juga: Ini Penerimaan Negara yang Disetor Lewat Marketplace

Berdasarkan data yang tercatat, selama periode 2015-2016 sebanyak lebih dari 100.000 keluhan datang dari wajib pajak. Tahun lalu, CBDT mengklaim bahwa lebih dari 90% keluhan telah diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat dibanding dengan periode 2014-2015 yang hanya sebesar 67%.

Kendati demikian, nampaknya PM Modi masih belum puas karena masih banyaknya jumlah keluhan yang ada. Menurutnya, sejak Ketua CBDT Rani Singh Nair berjanji untuk mengatasi masalah keluhan tersebut, sampai saat ini pihak CBDT pun belum juga melakukan analisis mendalam.

Modi menyarankan agar semua departemen segera mengambil langkah tegas untuk menindak petugas pelayanan yang bandel. “Jika ada yang membandel langsung saja diberhentikan dari masa tugasnya,” pungkasnya.

Baca Juga: Ini Cerita Menkeu Setelah Bilang Bayar Pajak Harus Semudah Beli Pulsa

Saat ini, CBDT telah berupaya untuk merubah fungsinya, termasuk dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam mengatasi masalah pembayar pajak. Selain itu, seperti dilansir dalam timesofindia.com, CBDT juga telah diminta untuk meningkatkan kesadaran masyaratkat melalui penggunaan media sosial untuk mengatasi keluhan. (Amu)

Topik : berita pajak internasional, pelayanan pajak, India
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS