Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

World Bank Sarankan Lagi Perubahan Skema PPh Orang Pribadi

A+
A-
5
A+
A-
5
World Bank Sarankan Lagi Perubahan Skema PPh Orang Pribadi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Selain mendorong perbaikan ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, World Bank juga merekomendasikan pengawasan terhadap wajib pajak kaya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (18/6/2021).

Dalam laporan terbaru berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021, World Bank menyarankan agar tarif PPh tertinggi yang berlaku saat ini bisa dikenakan untuk lapisan penghasilan kena pajak yang lebih rendah.

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur tarif PPh tertinggi sebesar 30% dikenakan untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. World Bank mengusulkan tarif sebesar 30% tersebut juga dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak yang lebih rendah dari Rp500 juta.

Baca Juga: World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

“Mengubah agar tarif tertinggi juga berlaku atas lapisan penghasilan yang lebih rendah, tingkatkan tarif pada lapisan penghasilan tertinggi, dan tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang terkaya," tulis World Bank dalam laporan tersebut.

World Bank juga merekomendasikan pengenaan PPh orang pribadi dengan tarif yang lebih tinggi dari 30%. Adapun pemerintah berencana mengenakan tarif sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

Selain mengenai rekomendasi World Bank mengenai perubahan skema PPh orang pribadi, ada pula bahasan terkait dengan masih belum mandirinya fiskal pemerintah daerah. Tergantungnya fiskal daerah pada dana transfer membuat efek pandemi juga dirasakan pemda.

Baca Juga: Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengawasan Orang Kaya

World Bank juga mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk membuat unit khusus yang mengawasi orang kaya atau ultra high wealth individual. Langkah ini diperlukan untuk menjamin sistem PPh orang pribadi yang lebih progresif.

Pemerintah Indonesia juga diimbau untuk lebih intensif dalam menjangkau wajib pajak pemberi kerja dalam memotong dan membayar pajak. Menurut World Bank, hal itu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?
  • Kemandirian Fiskal

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar mengatakan tekanan pada pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar terutama, di daerah yang perekonomiannya disokong sektor jasa dan pariwisata. Selain itu, akibat refocusing APBN, dana transfer yang diberikan ke daerah juga berkurang.

Kondisi ini mencerminkan terbatasnya kapasitas pemda dalam beradaptasi dan mengelola keuangan daerahnya sendiri. Genap 20 tahun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilaksanakan, masih banyak pemda yang belum mandiri. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Penurunan Batasan PKP

World Bank kembali mendorong Indonesia untuk menurunkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini ditetapkan senilai Rp4,8 miliar.

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Merujuk pada laporan berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2021, World Bank memandang rezim PPN di Indonesia memiliki eligibility threshold yang tinggi serta mengandung banyak pengecualian.

"Hal ini mengindikasikan tax multiplier di Indonesia masih rendah dan menunjukkan reformasi dari sisi penerimaan dan belanja akan berdampak positif terhadap perekonomian dibandingkan dengan sekadar memangkas belanja," tulis World Bank. Simak ‘Lagi, World Bank Sarankan Indonesia Turunkan Threshold PKP’. (DDTCNews)

  • Suku Bunga Acuan BI

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

Baca Juga: Pungut Pajak Ekonomi Digital, Ini Usulan World Bank Untuk Indonesia

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan domestik. Selain itu, keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

"Ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pengesahan P3B Indonesia-Uni Emirat Arab

Dengan diterbitkannya Perpres 34/2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan P3B antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. P3B tersebut sesungguhnya telah ditandatangani sejak 24 Juli 2019 di Bogor. Dengan ratifikasi ini, P3B sebelumnya yang disetujui pada 1995 resmi diperbarui.

Baca Juga: PPh Final 0% Sewa Bangunan Penanganan Covid-19 Sampai 31 Desember 2021

Ratifikasi P3B Indonesia- Uni Emirat Arab ini untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam kerja sama ekonomi, sekaligus menyesuaikan P3B dengan perkembangan standar pajak internasional. (DDTCNews/Kontan)

  • Aplikasi DJP

Beberapa aplikasi Ditjen Pajak (DJP) mengalami gangguan sehingga tidak dapat melayani wajib pajak. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, DJP mengatakan ada kendala validasi data kependudukan. Kondisi ini membuat beberapa aplikasi mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan wajib pajak.

“Sehubungan dengan adanya kendala validasi data kependudukan, dengan ini disampaikan bahwa beberapa sistem informasi … tidak dapat memberikan layanan,” demikian penggalan isi Pengumuman Gangguan. Simak ‘Aplikasi DJP Ini Tidak Bisa Digunakan Sementara Waktu’. (DDTCNews)

Baca Juga: Perkuat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, DJP Mulai Pakai Aplikasi Ini
  • UU Cipta Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja akan membantu Indonesia mewujudkan cita-cita menjadi 5 besar negara dengan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

Airlangga mengatakan UU Cipta Kerja akan menarik banyak investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, dia meyakini UU tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PPh orang pribadi, World Bank, PKP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 24 Juni 2021 | 10:01 WIB
Skema ini adalah langkah yang tepat dalam rangka menjamin sistem PPh orang pribadi yang lebih progresif,. Akan tetapi, pemerintah perlu meninjau dan mengkaji lebih jauh lagi mengingat kondisi jumlah populasi dan demografis indonesia yang luas yang mana perlu sistem yang advance agar dapat berjalan o ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 Juli 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Proyeksi Shortfall Penerimaan Pajak Rp53,3 Triliun

Senin, 12 Juli 2021 | 08:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ini 2 Kriteria Sektor Penerima Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Sabtu, 10 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Rencana Penghapusan Fasilitas Diskon 50% Tarif PPh Jadi Terpopuler

Jum'at, 09 Juli 2021 | 17:32 WIB
EFEK VIRUS CORONA

Diturunkan World Bank, Status Indonesia Diyakini Naik Lagi Tahun Ini

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun