Waspadai Political Budget Cycle

JAKARTA, DDTCNews – Struktur RAPBN 2019 kental diwarnai oleh political budget cycle (PBC) yang menurut berbagai referensi biasa terjadi di negara berkembang, ditandai oleh ekspansi pengeluaran dan peningkatan insentif pajak sekaligus pengeluaran pajak (tax expenditure).

Ekonom Universitas Indonesia Muliadi Widjaja dalam Diskusi RAPBN 2019 Realistis vs Populis di Kalibata, Rabu (29/8/2018) mengatakan anggaran di tahun politik selalu menarik perhatian karena pemerintah petahana ingin meraih kembali suara pemilih pada Pemilu 2019.

“Political budget cycle terjadi pada APBN 2019. Pada penerimaan, PBC terjadi lewat insentif pajak UMKM dan taxholiday PPh Badan. Pada pengeluaran, PBC terjadi lewat belanja fungsi pelayanan umum, ekonomi, pendidikan dan perlindungan sosial,” katanya.

Pemangkasan tarif PPh Final UMKM dari 1% ke 0,5% diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sementara itu, tax holiday yang awalnya variatif 10%-100% kini menjadi tarif tunggal 100% diputuskan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018.

Sementara itu, menurut jenis pengeluaran, PBC  terjadi melalui belanja pegawai, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-Lain. Adapun, menurut transfer ke daerah, PBC terjadi melalui dana bagi hasil dan dana transfer khusus, dan dana desa.

Namun demikian, Muliadi menambahkan, ada beberapa catatan kecil dari RAPBN 2019. Misalnya, anggaran sektor pariwisata dipotong sebesar 40% pada APBN 2019, padahal sektor pariwisata penyumbang devisa nomor 2.

“Lalu rencana ekstensifikasi cukai lewat cukai kantong plastik sebesar Rp500 miliar meresahkan industri kantong plastik, karena mekanisme penarikan dari produsen menambah biaya produsen kantong plastik,” tambahnya.

Pemerintah telah mengeluarkan RAPBN 2019 dengan belanja Rp2.439,7 triliun, naik 9,8% dari nilai tahun laluRp2.220,7 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran tersebut ditujukan untuk memacu perekonomian agar tercipta kesejahteraan untuk masyarakat.

Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp832 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan Rp2.142,5 triliun, atau naik 13% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.893,7 triliun. (Bsi)