Berita
Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI
Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN
Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Wamenkeu: Reformasi Struktural untuk Indonesia Menjadi Negara Maju

A+
A-
0
A+
A-
0
Wamenkeu: Reformasi Struktural untuk Indonesia Menjadi Negara Maju

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah memiliki berbagai agenda reformasi struktural yang berjalan secara terintegrasi demi mewujudkan pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Suahasil menuturkan dampak reformasi struktural akan terasa dalam jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju dan negara berpenghasilan tinggi (high income) pada 2045.

"Reformasi menuju Indonesia maju tidak saja diarahkan kepada konteks jangka pendek, tetapi juga tetap kita taruh dalam konteks jangka panjang," katanya, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Insentif Pajak untuk 4 Sektor Usaha Ini Diperpanjang Hingga 2023

Suahasil menjelaskan reformasi tersebut salah satunya dilakukan dari sisi fiskal. Menurutnya, pandemi Covid-19 justru menjadi momentum tepat untuk mengoptimalkan langkah reformasi agar pengelolaan fiskal lebih berkelanjutan di masa depan.

Dia menyebut APBN telah berperan sebagai countercyclical melawan pandemi Covid-19 sekaligus melindungi ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan pelebaran defisit. Pemerintah kemudian berkomitmen mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB pada 2023.

Untuk itu, APBN 2022 menjadi krusial karena menjadi tahun terakhir pelebaran defisit. Pada tahun tersebut, pemerintah harus memastikan krisis kesehatan dan ekonomi telah membaik sehingga motor penggerak pertumbuhan ekonomi bukan hanya berasal dari APBN.

Baca Juga: Belum Pulih, Pengusaha Minta Keringanan Pajak PBB Diperpanjang 2 Tahun

Secara bersamaan, pemerintah juga berupaya memperkuat penerimaan perpajakan dengan melakukan reformasi. Salah satunya, melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang memiliki ruang lingkup pengaturan luas.

Ruang lingkup tersebut meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

"UU HPP menjadi harapan kami dapat menambah basis perpajakan Indonesia yang baru. Kemudian, ada UU Cipta Kerja yang berjalan dengan baik dan dapat memberikan landscape ekonomi yang baru untuk ekonomi kembali bekerja itu luar biasa coverage-nya," ujarnya.

Baca Juga: Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Pemerintah dan DPR juga berupaya menyelesaikan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pemerintah berharap RUU tersebut akan menjadi basis baru dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, ada pula upaya mendorong reformasi sektor keuangan melalui penguatan fundamental daya tahan sektor keuangan nasional serta peningkatan daya saing pasar keuangan domestik.

"We do not waste the crisis, we use the crisis untuk menaruh reformasi baru, termasuk kami terus merespon tantangan dan memitigasi atas tantangan perubahan iklim," tutur Suahasil. (rig)

Baca Juga: Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu

Topik : wamenkeu suahasil nazara, penerimaan pajak, reformasi struktural, negara maju, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 13:00 WIB
BELGIA

Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HPP Jadi Jembatan Menuju Sistem Pajak yang Lebih Modern

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah

Minggu, 23 Januari 2022 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Diminta Gencarkan Pemeriksaan di Sektor Properti

Minggu, 23 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Soal DBH Kelapa Sawit Sedang Digodok, Ini Kata Kemenkeu