PENERIMAAN PAJAK

Wah, Setoran Pajak dari Konstruksi dan Real Estat Akhirnya Positif

Dian Kurniati | Rabu, 01 September 2021 | 12:30 WIB
Wah, Setoran Pajak dari Konstruksi dan Real Estat Akhirnya Positif

Ilustrasi. Pengendara motor berhenti di depan rumah di salah satu perumahan di Maja, Lebak, Banten, Kamis (12/8/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estat terus membaik dalam tahun berjalan ini. Pada Juli 2021, penerimaan pajak dari dua sektor tersebut tumbuh 22% dari Juli 2020.

Pemerintah menyebutkan penerimaan penerimaan dari sektor konstruksi dan real estat salah satunya disebabkan pulihnya kegiatan usaha di sektor tersebut seiring dengan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atau rumah tapak dan rusun.

"Dikarenakan penurunan restitusi dan peningkatan penjualan properti yang sejalan dengan adanya insentif PPN ditanggung pemerintah untuk properti," kata pemerintah dalam dokumen APBN Kita, dikutip pada Rabu (1/9/2021).

Baca Juga:
Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Secara akumulatif, penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estat hingga Juli 2021 masih negatif yaitu -11,5%. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih baik ketimbang periode yang sama tahun lalu yang minus 12,3%.

Pada kuartal I/2021, penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estat turun 20% dari periode yang sama tahun lalu. Kuartal berikutnya, penerimaan dari kedua sektor turun 12%. Kontraksi makin kecil seiring dengan adanya insentif PPN mulai Maret 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 103/2021 mengatur insentif PPN atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021. Insentif tersebut menjadi bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:
Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Hingga pertengahan Agustus 2021, sebanyak 7.069 rumah terjual dengan memanfaatkan insentif PPN DTP. Penjualan rumah dengan insentif PPN tersebut dilakukan 574 pengembang sebagai pengusaha kena pajak, dengan realisasi nilai insentifnya mencapai Rp304,6 miliar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT