KOTA BANDUNG

Waduhh.. Ratusan Pemilik Indekos Mangkir Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Juli 2018 | 14:42 WIB
Waduhh.. Ratusan Pemilik Indekos Mangkir Pajak

BANDUNG, DDTCNews – Pemerintah Kota Bandung mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik indekos masih terbilang minim, dari 1.900 hanya 1.200 pemilik indekos yang sudah menjadi wajib pajak atau hanya 63,15% yang patuh terhadap aturan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan kesadaran pemilik indekos untuk membayar pajak masih rendah. Padahal menurutnya potensi pajak yang bisa digali dari sektor ini cukup besar, tapi belum dioptimalkan.

“Kami terus bersosialisasi, kurang bagaimana lagi kami sudah gogorowokan sana-sini. Tapi ada saja yang pintar, dengan pura-pura tidak tahu ada aturan itu. Meski kebanyakan manusia tidak ingin membayar pajak, tapi negara butuh uang untuk melakukan pembangunan,” katanya di Taman Sejarah Kota Bandung, Selasa (10/7).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Menurutnya masih ada sekitar 700 pemilik indekos yang berpotensi dipajaki. Ke depannya, BPPD akan mendata dan mengimbau kepada warganya agar menjadi warga yang patuh untuk membayar pajak, serta diharapkan pembayaran pajak dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal 15 setiap bulannya.

Adapun pemungutan pajak indekos hanya berlaku pada warga yang memiliki minimal 10 kamar indekos dalam satu bangunan maupun halaman. Tarif bagi wajib pajak yang memiliki 10-20 kamar indekos dikenakan 5%. Sedangkan lebih dari 21 kamar indekos dikenakan 7% per transaksi sewa.

Pemungutannya itu pun hanya berlaku jika kamar indekos terisi atau disewa oleh orang lain. Pasalnya pajak indekos hanya dikenakan kepada penyewa, bukan kepada pemiliknya, maka setiap bulan penyewa membayar sewa kamar yang sudah mencakup setoran pajak indekos.

Baca Juga:
Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Sumarna menegaskan para pemilik kos tidak perlu merasa kesulitan dalam hal adanya pemajakan pada usaha indekos, karena penyewa sepenuhnya menanggung pajak indekos. Seperti halnya para penyewa kamar hotel yang sekaligus menanggung pajaknya.

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada regulasi khusus yang mengatur mengenai pajak indekos. Mengingat, pemerintah Kota Bandung memberlakukan kebijakan ini dengan mengkategorikannya dalam pajak hunian komersil, seperti pajak hotel.

"Jadi saya tidak tahu nilai pasti pemasukan pajak indekos ini, karena semua masuk menjadi satu dengan regulasi pajak hotel," pungkasnya seperti dilansir ayobandung.com. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 14:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024