UU HKPD

UU HKPD Amanatkan Pemda Anggarkan Target Pajak Lebih Akurat

Muhamad Wildan | Jumat, 10 Desember 2021 | 18:30 WIB
UU HKPD Amanatkan Pemda Anggarkan Target Pajak Lebih Akurat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Disahkannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mendorong pemda untuk menganggarkan pajak dan retribusi daerah dengan lebih baik.

Merujuk pada Pasal 102 ayat (1) UU HKPD, penganggaran pajak dan retribusi daerah pada APBD setidaknya harus mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak serta retribusi di daerah.

"Kebijakan makroekonomi daerah ... meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah," bunyi Pasal 102 ayat (2) UU HKPD, dikutip Jumat (10/12/2021).

Baca Juga:
Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Kebijakan makroekonomi daerah harus diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN.

Mengacu juga pada working paper DDTC yang berjudul 'Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort', 113 kabupaten/kota di pulau Jawa secara rata-rata tercatat mampu melampaui target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan pada APBD.

Pada 2019, rata-rata realisasi pajak daerah mampu mencapai 127% dari target. Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja penerimaan pajak oleh pemerintah pusat yang tidak pernah mencapai target sejak 2008.

Baca Juga:
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Memang, berdasarkan paper tersebut, basis pajak daerah cenderung lebih stabil karena dipungut atas konsumsi dan kekayaan. Namun, terdapat indikasi penetapan target pajak daerah di kabupaten/kota tidak didasari dengan analisis potensi, tapi dengan proyeksi pertumbuhan berbasis data historis.

Penetapan target pajak berbasis data historis bisa berimplikasi terhadap waktu yang diperlukan oleh daerah untuk mencapai kemandirian fiskal.

Seharusnya, penetapan target pajak daerah didasari kepada pengukuran potensi pajak di daerah masing-masing sembari memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 09:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Melemah, Penerimaan PPh Badan Terkontraksi 11,2 Persen di Januari 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan