Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Uni Eropa Buat Model Baru Pengawasan Pajak Perusahaan Cangkang

A+
A-
0
A+
A-
0
Uni Eropa Buat Model Baru Pengawasan Pajak Perusahaan Cangkang

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa akan memperketat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan cangkang yang beroperasi di zona euro.

Komisi Eropa meluncurkan inisiatif baru pengawasan pajak perusahaan cangkang pada Mei 2021. Inisiatif tersebut dilakukan dengan menerbitkan proposal legislatif yang akan mulai dibahas pada tahun ini.

"Proposal legislatif diterbitkan untuk mengatasi peluang perencanaan pajak agresif terkait dengan penggunaan perusahaan cangkang," tulis draf proposal Komisi Eropa, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Komisi menyebutkan draf tersebut akan mencakup pada proses pemantauan kepatuhan entitas bisnis terhadap regulasi pajak. Pengawasan juga berlaku pada kegiatan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan cangkang yang terdaftar di negara anggota Uni Eropa.

Tahap pertama dari pembahasan rancangan aturan pengawasan pajak perusahaan cangkang sudah dimulai sejak bulan lalu. Komisi membuka konsultasi publik perihal draft aturan yang terbuka untuk semua masukan hingga 27 Agustus 2021.

"Draft aturan mencakup syarat pengawasan dan pelaporan baru bagi perusahaan cangkang sehingga otoritas pajak memiliki model pengawasan yang lebih baik dan dapat merespons praktik perencanaan pajak agresif," ujarnya.

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Komisi Eropa menambahkan pengawasan pajak bagi bisnis perusahaan akan makin ketat di masa depan. Jika tidak aral melintang, draf final aturan tersebut akan dirilis pada akhir tahun ini.

"Proposal aturan mencakup aspek baru seperti kewajiban perusahaan melaporkan kepada administrasi pajak tentang informasi seperti kehadiran substansial dan aktivitas ekonomi nyata yang dilakukan," sebut komisi seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif
Topik : belgia, uni eropa, perusahaan cangkang, perencanaan pajak, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 06:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soroti Ekonomi Digital Indonesia, IMF Dorong Sistem Pajak yang Adil

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 12:00 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Digodok, Ketentuan Pagu Minimal DAU Dihapus?

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini