Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Uber Akui Sedang Diperiksa Otoritas Pajak, Ada Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi gedung Uber. 

JAKARTA, DDTCNews – Uber Technologies Inc. mengaku tengah diperiksa otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) dan otoritas pajak asing. Otoritas tengah menyelidiki laporan pajak (SPT) masa lalu.

Pengakuan – yang tidak diikuti dengan pernyataan lebih rinci – tersebut disampaikan Uber dalam laporan kuartal pertama kepada regulator sekuritas dan bursa (Securities and Exchange Commission). Laporan itu menjadi yang pertama kalinya sejak Uber tercatat sebagai perusahaan publik.

“Perusahaan saat ini sedang dalam pemeriksaan pajak penghasilan federal oleh IRS. Perusahaan juga sedang diperiksa berbagai otoritas pajak negara asing,” demikian pernyataan perusahaan yang berbasis di San Francisco ini, seperti dikutip dalam laporan tersebut, Rabu (5/6/2019).

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

IRS, sambung Uber, sedang memeriksa laporan pajak 2013 dan 2014. Pada tahun-tahun tersebut, Uber berada di bawah mantan CEO Travis Kalanick. Saat itu, perusahaan tercatat mengumpulkan dana besar-besaran. Pada 2014, Uber mengumumkan nilai putaran penggalangan dana sebesar US$1,2 miliar dengan nilai perusahaan US$17 miliar.

Atas pemeriksaan kali ini, Uber mengestimasi keuntungan (benefit) pajaknya akan dipotong karena transfer pricing positions. Masalah transfer pricing biasanya merujuk pada langkah perusahaan membukukan transaksi barang dan jasa di antara anak perusahaan.

Langkah tersebut sering menjadi salah satu cara untuk mengalihkan pendapatan yang dilaporkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini serupa dengan manuver ‘double-Irish’ yang terkenal digunakan perusahaan besar untuk menghindari pajak.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Menurut Uber, tahun pajak 2010 hingga 2019 dapat menyisakan masalah di sejumlah pasar utamanya, termasuk AS, Inggris, Belanda, dan India. Namun, perusahaan mengklaim masih memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi eksposur.

Berita investigasi pajak Uber ini muncul sehari setelah bocoran mengenai persiapan investigasi yang dilakukan oleh regulator terhadap praktik antipersaingan di Google, Facebook, dan Amazon. Investigasi IRS ini memperkuat kesan bahwa angin politik berbalik melawan teknologi besar.

Seperti dilansir Business Insider, dalam sebuah jajak pendapat analis, sekitar 20 analis justru merekomendasikan ‘beli’ saham Uber. Sebanyak 5 analis merekomendasikan ‘tahan’. Tidak ada yang memberi rekomendasi ‘jual’.

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Uber telah kehilangan sekitar US$12 miliar atau 9% sejak hari pertama melantai di bursa. Perusahaan melaporkan adanya kerugian sekitar US$1 miliar untuk kuartal pertama 2019, terbesar di antara perusahaan publik lainnya. (kaw)

“Perusahaan saat ini sedang dalam pemeriksaan pajak penghasilan federal oleh IRS. Perusahaan juga sedang diperiksa berbagai otoritas pajak negara asing,” demikian pernyataan perusahaan yang berbasis di San Francisco ini, seperti dikutip dalam laporan tersebut, Rabu (5/6/2019).

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

IRS, sambung Uber, sedang memeriksa laporan pajak 2013 dan 2014. Pada tahun-tahun tersebut, Uber berada di bawah mantan CEO Travis Kalanick. Saat itu, perusahaan tercatat mengumpulkan dana besar-besaran. Pada 2014, Uber mengumumkan nilai putaran penggalangan dana sebesar US$1,2 miliar dengan nilai perusahaan US$17 miliar.

Atas pemeriksaan kali ini, Uber mengestimasi keuntungan (benefit) pajaknya akan dipotong karena transfer pricing positions. Masalah transfer pricing biasanya merujuk pada langkah perusahaan membukukan transaksi barang dan jasa di antara anak perusahaan.

Langkah tersebut sering menjadi salah satu cara untuk mengalihkan pendapatan yang dilaporkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini serupa dengan manuver ‘double-Irish’ yang terkenal digunakan perusahaan besar untuk menghindari pajak.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Menurut Uber, tahun pajak 2010 hingga 2019 dapat menyisakan masalah di sejumlah pasar utamanya, termasuk AS, Inggris, Belanda, dan India. Namun, perusahaan mengklaim masih memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi eksposur.

Berita investigasi pajak Uber ini muncul sehari setelah bocoran mengenai persiapan investigasi yang dilakukan oleh regulator terhadap praktik antipersaingan di Google, Facebook, dan Amazon. Investigasi IRS ini memperkuat kesan bahwa angin politik berbalik melawan teknologi besar.

Seperti dilansir Business Insider, dalam sebuah jajak pendapat analis, sekitar 20 analis justru merekomendasikan ‘beli’ saham Uber. Sebanyak 5 analis merekomendasikan ‘tahan’. Tidak ada yang memberi rekomendasi ‘jual’.

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Uber telah kehilangan sekitar US$12 miliar atau 9% sejak hari pertama melantai di bursa. Perusahaan melaporkan adanya kerugian sekitar US$1 miliar untuk kuartal pertama 2019, terbesar di antara perusahaan publik lainnya. (kaw)

Topik : Amerika Serikat, Uber, GAFA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA