AMERIKA SERIKAT

Trump Larang TikTok, Perang Pasar Digital AS-China Memanas

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Agustus 2020 | 15:00 WIB
Trump Larang TikTok, Perang Pasar Digital AS-China Memanas

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON DC, DDTCNews—Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China memanas seiring dengan perintah Presiden Donald Trump melarang warga negara dan entitas bisnis AS bertransaksi dengan pemilik TikTok, ByteDance.

Tak hanya aplikasi TikTok, Trump juga melarang warga dan pelaku usaha AS bertransaksi dengan operator WeChat, Tencent. Aturan ini berlaku hingga 45 hari ke depan atau sampai dengan pertengahan September 2020.

"Aplikasi TikTok digunakan untuk kampanye disinformasi yang menguntungkan Partai Komunis China," kata Trump dikutip Jumat (7/8/2020).

Baca Juga:
Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Trump menyebutkan pemerintah AS harus bertindak agresif terhadap kegiatan operasional TikTok di Negeri Paman Sam. Larangan melakukan transaksi dengan TikTok ini disebut Trump sebagai upaya melindungi keamanan nasional.

Perihal WeChat, Trump menganggap layanan WeChat secara aktif melakukan pengumpulan data pengguna dan memungkinkan otoritas China mengakses informasi dan data pribadi warga AS yang menggunakan aplikasi WeChat.

Perintah Donald Trump disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah AS mendorong Microsoft Corp mengakuisisi operasional TikTok di AS. Dukungan diberikan dengan syarat porsi yang substansial dari harga penjualan TikTok kepada Microsoft.

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan, Biden Bayar Pajak Rp 2,37 Miliar pada 2023

Saat ini, pengguna aktif aplikasi TikTok di AS mencapai 100 juta users. Adapun WeChat digunakan sekitar 3 juta pengguna yang mayoritas merupakan warga negara China atau warga AS keturunan China.

Pelarangan transaksi TikTok dan WeChat ini pada akhirnya menambah rangkaian ketegangan hubungan ekonomi dan politik antara AS dengan China. Baru-baru ini, Pemerintah AS dan China bersitegang.

Pasalnya, pemerintah AS memerintahkan China untuk mengosongkan kantor konsulat yang berada di Houston, Texas. Aksi tersebut dibalas China dengan meminta AS mengosongkan kantor konsulatnya di Kota Chengdu.

Baca Juga:
Kementerian Energi dari Negara Ini Minta Gas Alam Dibebaskan dari PPN

Sementara itu, pakar teknologi dari Center for Strategic and International Studies James Lewis mengatakan perintah eksekutif Presiden Donald Trump menjadi sinyal perpecahan hubungan digital antara AS dengan China.

Menurutnya, Negeri Tirai Bambu tidak akan tinggal diam dengan kebijakan baru AS atas perusahaan digitalnya. Aksi balasan kemungkinan besar akan dilakukan China dalam waktu dekat.

"Ini adalah perpecahan dunia digital antara AS dengan China dan tentu saja, China akan membalas," tuturnya dilansir dari Global News. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?