ISRAEL

Transaksi Rekening Tidak Wajar, Mendagri Ini Diduga Hindari Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 November 2018 | 11:13 WIB
Transaksi Rekening Tidak Wajar, Mendagri Ini Diduga Hindari Pajak

Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri.

TEL AVIV, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri diduga telah melakukan penghindaran pajak sebesar NIS2 juta (senilai Rp7,8 miliar). Otoritas penegak hukum menduga Deri terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pajak.

Melansir Ynet News, otoritas pajak Israel telah menerbitkan laporan terkait adanya bukti untuk mendakwa Deri dalam sejumlah kasus pajak, penipuan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

“Polisi dan Money Laundering and Terror Finance Prohibition mengungkapkan adanya aktivitas tidak biasa di dalam rekening Deri dan keluarganya. Petugas investigasi melihat transfer ratusan ribu shekel dari pengusaha ke keluarga Menteri,” demikian laporan otoritas pajak melalui Ynetnews Isarel, Senin (26/11).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kasus pertama Deri terkait penjualan apartemen dan tanah di lingkungan Givat Shaul Yerusalem yang dimiliki oleh Deri yang diberikan untuk saudaranya, pengacara Shlomo Deri. Transaksi ini dilaporkan kepada otoritas pajak, namun hanya mengungkapkan 50% dari nilai angka yang seharusnya.

Penyelidik pajak mencurigai Deri dan saudaranya mencoba menghindari pembayaran penuh dua jenis pajak, yaitu pajak pembelian dan pajak keuntungan modal (capital gain tax) atas real estate.

Kasus kedua, Deri diduga menghindarkan pajak pajak dalam suatu transaksi tanah di Moshav Safsufa (Kfar Hoshen), di Israel utara. Pemilik tanah menerima uang tunai sebesar NIS 500.000 (senilai Rp1,9 miliar). Pada akhirnya properti itu terdaftar di bawah nama putri dan menantu laki-laki Deri, dan jumlahnya tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Baca Juga:
Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kemudian kasus ketiga, yaitu penghasilan 3 kontraktor pembangun rumah liburan untuk keluarga Deri yang dibayar dengan uang tunai. Sayangnya sumber uang yang dibayarkan kepada kontraktor tersebut masih belum jelas. Pembayaran ini pun tidak dilaporkan ke otoritas pajak.

Selain itu, Deri juga terlibat atas penerimaan pinjaman sebanyak NIS200 ribu (senilai Rp777,4 juta) dari seorang pengusaha bernama Ilan Sharabi. Deri gagal melaporkan pinjaman kepada parlemen dan pengawas keuangan negara setelah terpilih menjadi anggota parlemen, dan tidak membayar kembali pinjaman tersebut kepada Sharabi.

Setelah polisi dan otoritas Ppajak mengumumkan sejumlah bukti yang cukup untuk mendakwa Deri, kantor menteri mengungkapkan rasa percayanya kepada Deri.

"Kami percaya, tuduhan ini akan dicabut dan akan terbukti dengan jelas Menteri Deri tidak melanggar hukum," demikian keterangan tertulis kantor kementerian dalam negeri Israel. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024