BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) berbincang dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata (kiri) saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Â
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dan postur APBN 2022.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan perubahan asumsi harga ICP perlu dilakukan sejalan dengan terjadi kenaikan harga komoditas di pasar global. Menurutnya, asumsi harga ICP yang hanya US$63 per barel pada APBN 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
"Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur ICP sebesar US$100 per barel," katanya saat membacakan kesimpulan hasil raker bersama Menteri Keuangan," Kamis (19/5/2022).
Said mengatakan perubahan asumsi harga ICP juga menyebabkan kenaikan belanja subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, postur APBN 2022 juga harus dilakukan perubahan.
Banggar DPR pun menyetujui perubahan postur APBN 2022 dengan pendapatan negara senilai Rp2.266,2 triliun, naik dari target awal pada APBN 2022 yaitu Rp1.846,1 triliun. Kenaikan itu terjadi karena lonjakan harga komoditas juga memberikan berkah pada pendapatan negara.
Tambahan pendapatan terjadi pada penerimaan perpajakan, dari semula Rp1.510 triliun menjadi 1.784,0 triliun. Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), angkanya naik dari Rp335,5 triliun menjadi Rp481,5 triliun.
Dari sisi belanja, pemerintah memperkirakan kebutuhannya akan mencapai Rp3.106,4 triliun, naik dari rencana awal Rp2.714,2 triliun. Meski demikian, Banggar DPR menolak penambahan belanja yang diusulkan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L).
Awalnya, belanja K/L diusulkan naik dari Rp945,8 triliun menjadi Rp948,8 triliun, tetapi rapat memutuskan angkanya tetap. Usulan tambahan belanja K/L kini dialihkan untuk belanja non-K/L sehingga nominalnya menjadi Rp1.355,9 triliun, naik dari yang diusulkan pemerintah Rp1.352,9 triliun.
Pada belanja non-K/L itulah, terdapat pos belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, penyesuaian anggaran pendidikan, dan penebalan program perlindungan sosial (perlinsos).
Dengan perubahan postur belanja tersebut, defisit APBN 2022 kini ditargetkan turun dari Rp868,0 triliun atau 4,85% PDB menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB.
"DPR mendukung langkah kebijakan antisipatif yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun 2022 untuk kebijakan antisipatif APBN menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN," ujar Said. (sap)
