Tinggal 12 Hari, Pemkot Imbau WP Manfaatkan Pemutihan dan Diskon Pajak

PALEMBANG, DDTCNews – Pemkot Palembang, Sulawesi Selatan kembali mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan insentif penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah, serta diskon pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Raimon Lauri mengatakan program pemutihan denda dan diskon ini bertujuan menyelesaikan piutang pajak daerah yang mencapai Rp503 miliar. Sayang, pemanfaatan insentif tersebut sejauh ini masih minim.

"Sejak awal program baru terhimpun Rp5 miliar. Masih ada waktu untuk masyarakat memanfaatkan program ini," katanya, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Raimon menuturkan pemutihan denda dan diskon pokok pajak daerah diberikan pada 13 Oktober hingga 20 Desember 2024. Insentif diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah.

Kebijakan penghapusan denda dan diskon pokok pajak diberikan untuk semua jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Palembang.

Jenis pajak daerah tersebut yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Setelahnya, pemutihan denda juga diberikan untuk pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hotel, jasa makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa parkir.

Mengenai besaran diskon pokok pajak daerah, akan diberikan dengan besaran bervariasi. Diskon 75% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2002 hingga 2008, sedangkan diskon 50% untuk ketetapan pajak tahun 2009 hingga 2011.

Kemudian, diskon 25% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2012 hingga 2018, diskon 50% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2019 hingga 2020, diskon 10% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2021 hingga 2022, serta diskon 5% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2023.

Dia menjelaskan pemkot tengah berupaya menyelesaikan piutang pajak daerah yang menumpuk dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, terdapat setidaknya 1,2 juta wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak daerah. Dari angka tersebut, sekitar 1 juta atau 95% wajib pajak memiliki piutang PBB-P2.

"Program ini berlaku untuk wajib pajak dengan piutang sejak 2002 hingga 2024. Kepada semua staf Bapenda juga jajaran Pemkot Palembang, [diminta] untuk menyerukan sisa waktu program ini agar wajib pajak segera membayar," ujarnya seperti dilansir sumselpers.com.

Raimon menambahkan Bapenda telah berupaya menyebarluaskan informasi mengenai penghapusan denda dan diskon pajak daerah kepada wajib pajak.

Jelang periode berakhir, dia berharap wajib pajak ramai-ramai memanfaatkan program pemutihan tersebut sehingga target pendapatan asli daerah (PAD) 2024 senilai Rp1,14 triliun dapat tercapai. (rig)