Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Tim Prodi Administrasi Perpajakan USU Kunjungi Kanwil DJP Sumut II

A+
A-
1
A+
A-
1
Tim Prodi Administrasi Perpajakan USU Kunjungi Kanwil DJP Sumut II

Sesi foto bersama setelah kunjungan. (foto: USU)

PEMATANGSIANTAR, DDTCNews – Tim dari Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) II.

Dalam kunjungan pada Kamis (4/3/2021) tersebut, Ketua Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU Rasudyn Ginting berharap dapat terjalin kerja sama antara USU dan Kanwil DJP Sumut II. Sejak berdirinya Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan pada 1995, USU baru menjalin kerjasama dengan Kanwil DJP Sumut I.

Padahal, selama ini, USU banyak melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja Kanwil DJP Sumut II. Sebagian besar mahasiswa yang terdaftar di USU berasal dari wilayah kerja Kanwil DJP Sumut II.

Baca Juga: Profesional DDTC Diakui Sebagai Praktisi Transfer Pricing Terkemuka

“Tentu jalinan kerja sama bisa dirajut dan dibina untuk mendukung dan saling mengisi program kerja dan kegiatan di bidang perpajakan yang diselenggarakan baik oleh USU maupun Kanwil DJP Sumut II,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (5/3/2021).

Adapun kerja sama yang diharapkan berada di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya terkait dengan pengembangan Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Kerja sama itu tidak terkecuali juga untuk pengembangan Tax Center USU.

Kepala Kanwil DJP Sumut II Anggrah Warsono berharap USU sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di luar Jawa, mampu memberi masukan positif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Baca Juga: Memahami Langkah Tepat Hadapi Pemeriksaan Transfer Pricing

Oleh karena itu, otoritas siap berdiskusi lebih lanjut dengan USU untuk merumuskan konsep dan bentuk kerja sama yang akan dijalin, salah satunya dengan menuangkan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU). Dia berharap dengan MoU, ada simbiosis mutualisme antara kedua pihak.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk para dosen dan mahasiswa yang ingin mengadakan riset perpajakan di wilayah kerja Kanwil DJP Sumut II, termasuk juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen,” katanya.

Dari penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan akan lahir masukan positif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Hal ini mengingat perguruan tinggi adalah institusi yang masih mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Baca Juga: Lulusan STAN Ditempatkan di DJP dan DJBC Berdasarkan Prestasi Akademik

Dalam kunjungan itu, tim dari Prodi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU terdiri atas Ketua Prodi Rasudyn Ginting, Sekretaris Prodi Kariono, Kepala Tax Center USU Hatta Ridho, staf Tax Center USU Indra Efendi Rangkuti, staf Pengajar Faisal Eriza dan Hari Mahardika Sembiring, serta staf Prodi Firman Logos Tarigan.

Rombongan disambut Kepala Kanwil DJP Sumut II Anggrah Warsono yang didampingi Kabid P2Humas Muhammad Faisal Artjan, Kasie Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Krisman H. Purba, Kasie Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi Anthony C. Wibowo dan Kasie Humas dan Kerjasama Suyamto. (kaw)

Baca Juga: Jurusan Pajak dan Bea Cukai Dihapus dari STAN, Ternyata Ini Alasannya
Topik : kampus, Universitas Sumatera Utara, USU, Kanwil DJP Sumut II

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 Maret 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Dana Alokasi Khusus dalam UU HKPD?

Selasa, 22 Maret 2022 | 15:00 WIB
UU IBU KOTA NEGARA

Tak Ada DPRD, Pajak Khusus di Ibu Kota Nusantara Perlu Persetujuan DPR

Senin, 21 Maret 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Minggu, 20 Maret 2022 | 12:00 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS BUDI SUSANTO

'Jika Merasa Tak Adil, Mereka Cenderung Sembunyikan Harta'

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor