Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tidak Punya NPWP Saat Ajukan Izin Lewat OSS? Langsung Difasilitasi

A+
A-
9
A+
A-
9
Tidak Punya NPWP Saat Ajukan Izin Lewat OSS? Langsung Difasilitasi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku usaha yang mengajukan izin melalui sistem online single submission (OSS) tapi belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan langsung difasilitasi pembuatannya. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (17/5/2021).

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan nantinya sistem OSS dengan sistem Ditjen Pajak (DJP) akan terhubung. Setelah terhubung, pembuatan NPWP bisa diajukan secara langsung lewat OSS.

"Dalam sistem OSS risk based approach (RBA), nanti pelaku usaha bisa mengajukan NPWP dan sistem bisa juga mengecek KSWP [konfirmasi status wajib pajak]," ujar Yuliot.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Data pelaku usaha selaku pihak yang mengajukan izin nantinya akan dikirimkan ke sistem yang dikelola DJP. Untuk melancarkan interkoneksi data, sesuai dengan ketentuan Peraturan BKPM 3/2021, lembaga OSS akan menyusun pedoman integrasi aplikasi (PIA). Nantinya, PIA akan menjadi panduan bagi setiap kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan interkoneksi data dengan OSS.

Selain mengenai pembuatan NPWP langsung melalui sistem OSS, ada pula bahasan tentang penerimaan pajak yang terkumpul dari pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak
  • Validasi Otomatis

Selain memfasilitasi pembuatan NPWP, sistem OSS juga akan melakukan validasi secara otomatis terkait pengecekan NPWP atas status KSWP dengan sistem yang dikelola DJP.

Selain validasi melalui pengecakan NPWP, OSS tersebut juga melakukan validasi atas pelaku usaha dengan mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, data akta, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan lainnya. (DDTCNews)

  • PPN Produk Digital

Pada tahun ini, hingga 30 April, penerimaan PPN yang telah disetorkan pemungut PPN produk digital mencapai Rp1,89 triliun. Setoran tersebut berasal dari 48 pemungut PPN produk digital yang telah ditunjuk dirjen pajak.

Baca Juga: Pengawasan Bersama Bisa Buka Data WP, Pemeriksa Bekerja dalam Klaster

Hingga saat ini, sudah ada 65 badan usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital. Produk yang disediakan beragam, mulai dari jasa periklanan digital, layanan video dan musik berbasis langganan (subscription), game, cloud computing, dan lain sebagainya. Simak pula ‘Dari Data Setoran Pajak, Ini Produk Digital Asing yang Banyak Dipakai’. (Kontan/DDTCNews)

  • Dampak Pemberian Insentif Pajak

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah untuk makin serius menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian agar penerimaan pajak dapat meningkat.

Dalam 2 tahun terakhir, lanjut Said, pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung pemulihan dunia usaha. Dia berharap dampak pemberian berbagai insentif itu dapat mulai terasa mulai tahun depan, terutama terkait dengan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ada Usulan Soal Pajak Kekayaan, Begini Pandangan DJP

"Momentum diskon pajak selama 2 tahun ini harus mampu membuahkan hasil penerimaan perpajakan yang lebih tinggi pada tahun 2022 dan seterusnya," katanya. (DDTCNews)

  • Peredaran Rokok Ilegal

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berupaya menekan peredaran rokok ilegal hingga kembali di bawah 3%, setelah melonjak hingga 4,9% pada 2020.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat DJBC Sudiro mengatakan institusinya telah menjalankan sejumlah strategi untuk menekan peredaran rokok ilegal. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat masyarakat mengenai ketentuan cukai.

Baca Juga: Usaha Mandeg Bertahun-Tahun, WP Ini Diimbau Ajukan Penghapusan NPWP

"Seiring dengan meningkatkan pemahaman terkait cukai maka keinginan untuk melakukan pelanggaran dapat dihindari karena paham akan konsekuensi hukumnya," katanya. (DDTCNews)

  • Pembayaran Zakat

DJP mengingatkan pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sepanjang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah, zakat tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto sesuai dengan PP 60/2010.

"Nama badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah tercantum dalam PER-08/PJ/2021," terang DJP melalui akun Twitter. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Cara Buat Kode Billing PPh Final Jasa Konstruksi di DJP Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, OSS, BKPM, Ditjen Pajak, DJP, NPWP, KSWP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 September 2022 | 12:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Wah! Ternyata Banyak PNS Senior Tak Paham Cara Lapor SPT Online

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemeriksa Pajak Bakal Bekerja dengan Sistem Klaster, Ini Perinciannya

Selasa, 20 September 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Gara-Gara Faktur Pajak Fiktif, Terdakwa Ini Harus Lunasi Rp40 Miliar

Selasa, 20 September 2022 | 08:40 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Peraturan Baru Terbit, Dirjen Pajak Bakal Lakukan Perubahan KLU WP

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara