Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tersandung Kasus Pajak, Pengembang Properti Dihukum Kerja 120 Jam

0
0

QUEENSTOWN, DDTCNews – Pengembang properti di Queenstown, Selandia Baru, telah dijatuhi sanksi kerja selama 120 jam karena lalai melaporkan pajak atas barang dan jasa (goods and services tax/GST) dan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi selama 5 tahun.

Hakim Pengadilan Distrik Queenstown Bernadette Farnan menyatakan Ross John Allan diganjar 42 dakwaan yang diatur dalam undang-undang (UU) Administrasi Pajak 1994. Dia lalai untuk melaporkan baik GST maupun PPh.

“Allan lalai mengajukan GST setipe periode 2 bulan sekali seperti yang sudah disyaratkan. Dia juga lalai melaporkan PPh pada 7 Juli antara 2012 dan 2016,” tuturnya di Queenstown, Selasa (12/2).

Baca Juga: Jelang Pemilu, Pajak Rumah Baru di Negara Ini Dipangkas

Namun, Allan justru bersikeras untuk tidak mengakui kesengajaannya untuk menghindar pajak. Allan beralasan dirinya tidap mendapatkan pemberitahuan terlebih dulu mengenai adanya kewajiban pajak.

Di samping itu, Allan kembali beralasan terkait hal lain yang membuatnya tidak melapor pajak. Allan dikabarkan sempat merasakan kesulitan keuangan yang cukup serius. Pasalnya, Allan dipecat dan bangkrut pada Maret 2013.

Menanggapi Allan, Farnan menyebutkan setiap wajib pajak selalu mendapat pemberitahuan secara teratur sebelum pajak jatuh tempo. Pemberitahuan ini, seperti dilansir odt.co.nz, dilakukan oleh otoritas pajak (Internal Revenue Department/IRD).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Skema PPh Final Sektor Ini

Berdasarkan kelalaian tersebut, Allan diganjar denda US$8.000 atau Rp112,68 juta, membayar biaya pengadilan US$390 atau Rp5,49 juta dan membayar biaya pengacara US$750 atau Rp10,56 juta. Sayangnya, Allan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melunasinya.

Akhirnya, Farnan mengubah denda dan biaya lain-lain yang telah dijatuhi kepada Allan. Sanksi tersebut diubah menjadi pekerjaan masyarakat selama 120 jam yang bisa dikonversi menjadi pelatihan. (Bsi)

Baca Juga: Pajak Properti dalam Manajemen Bencana Alam

“Allan lalai mengajukan GST setipe periode 2 bulan sekali seperti yang sudah disyaratkan. Dia juga lalai melaporkan PPh pada 7 Juli antara 2012 dan 2016,” tuturnya di Queenstown, Selasa (12/2).

Baca Juga: Jelang Pemilu, Pajak Rumah Baru di Negara Ini Dipangkas

Namun, Allan justru bersikeras untuk tidak mengakui kesengajaannya untuk menghindar pajak. Allan beralasan dirinya tidap mendapatkan pemberitahuan terlebih dulu mengenai adanya kewajiban pajak.

Di samping itu, Allan kembali beralasan terkait hal lain yang membuatnya tidak melapor pajak. Allan dikabarkan sempat merasakan kesulitan keuangan yang cukup serius. Pasalnya, Allan dipecat dan bangkrut pada Maret 2013.

Menanggapi Allan, Farnan menyebutkan setiap wajib pajak selalu mendapat pemberitahuan secara teratur sebelum pajak jatuh tempo. Pemberitahuan ini, seperti dilansir odt.co.nz, dilakukan oleh otoritas pajak (Internal Revenue Department/IRD).

Baca Juga: Pemerintah Kaji Ulang Skema PPh Final Sektor Ini

Berdasarkan kelalaian tersebut, Allan diganjar denda US$8.000 atau Rp112,68 juta, membayar biaya pengadilan US$390 atau Rp5,49 juta dan membayar biaya pengacara US$750 atau Rp10,56 juta. Sayangnya, Allan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melunasinya.

Akhirnya, Farnan mengubah denda dan biaya lain-lain yang telah dijatuhi kepada Allan. Sanksi tersebut diubah menjadi pekerjaan masyarakat selama 120 jam yang bisa dikonversi menjadi pelatihan. (Bsi)

Baca Juga: Pajak Properti dalam Manajemen Bencana Alam
Topik : properti, pajak properti, kasus pajak
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 24 Mei 2019 | 17:11 WIB
NEPAL
Jum'at, 24 Mei 2019 | 13:16 WIB
IRLANDIA
Kamis, 23 Mei 2019 | 15:04 WIB
PENGURANGAN EMISI KARBON
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:48 WIB
PRANCIS
Kamis, 23 Mei 2019 | 11:09 WIB
ISRAEL
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Rabu, 22 Mei 2019 | 11:50 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Mei 2019 | 18:24 WIB
EKONOMI DIGITAL