Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Telat Lapor SPT Tahunan? Sanksi Denda Bisa Dihapus, Asalkan…

A+
A-
107
A+
A-
107
Telat Lapor SPT Tahunan? Sanksi Denda Bisa Dihapus, Asalkan…

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) bisa mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berupa denda.

Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II Ditjen Pajak (DJP) Ilmiantio Himawan mengatakan wajib pajak yang telambat melaporkan SPT memang akan dikenai denda Rp100.000 (orang pribadi) dan Rp1 juta (badan). Namun, sanksi itu bisa dihapus dengan sejumlah syarat.

"Dalam ketentuan umum perpajakan ada yang namanya pengajuan untuk permohonan penghapusan sanksi administrasi," katanya dalam acara Radio Talkshow ‘Hadapi Corona, Pemerintah Beri Fasilitas dan Perluas Insentif Pajak’, Selasa (12/5/2020).

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Ilmiantio menjelaskan wajib pajak dapat keringanan sanksi administrasi melalui cara pengurangan dan penghapusan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak harus mengajukan permohonan penghapusan sanksi kepada KPP terdaftar.

Pengajuan permohonan ini harus didahului dengan terbitnya surat tagihan pajak (STP). Dalam STP inilah, nilai sanksi administrasi berupa denda diberikan kepada wajib pajak. Simak artikel ‘Telat Lapor SPT, Mau Bayar Denda? Tunggu Ini Dulu dari KPP DJP’.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disebutkan Dirjen Pajak, karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak, dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Langkah ini bisa ditempuh dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Ilmiantio mengatakan banyak wajib pajak yang terhambat dalam pelaporan SPT tahunan karena ada pandemi Covid-19. Salah satunya dikarenakan wajib pajak tidak bisa mendapatkan pelayanan konsultasi langsung. Selain itu, tempat tinggal tidak terjangkau internet sehingga tidak bisa mengakses layanan e-Filing.

"Dalam permohonan penghapusan sanksi ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti menyebutkan alasan kenapa minta penghapusan sanksi misalnya ada kendala teknis. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan Kanwil DJP untuk bisa memberikan diskresi berupa penghapusan," ungkapnya.

Baca Juga: Jangan Terlambat! 4 Hari Lagi Penghapusan Denda Pajak Berakhir

Ilmiantio tidak memungkiri hambatan yang dialami wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena adanya pandemi Covid-19. Edukasi juga terus dilakukan DJP meskipun masih ada hambatan karena jumlah petugas pajak yang bisa melayani wajib pajak belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Setiap tahunnya edukasi menjadi program kehumasan DJP, tapi memang rasio wajib pajak dengan fiskus masih timpang. Untuk beberapa wilayah kerja KPP itu sangat luas bisa mencakup 2 sampai 3 kabupaten," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Sengketa Transaksi Penjualan Semen yang Belum Dilaporkan dalam SPT
Topik : pelaporan SPT, SPT, SPT tahunan, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, sanksi denda, denda, STP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

hairul sapril

Kamis, 14 Mei 2020 | 05:22 WIB
kurangnya data informasi bagi pelapor pajak pribadi (SPT) tahunan untuk melapor SPT karena tidak melalui layanan tatap muka langsung, karena tidak semua orang bisa mengakses informasi melalui internet. layanan tatap muka langsung lebih mudah bagi masyarakat yang ingin melapor spt tahunan. terima kas ... Baca lebih lanjut

Miftachul Hadi

Rabu, 13 Mei 2020 | 22:02 WIB
Mungkin, sebaiknya pelaporan SPT dibuat bergelombang. Semisal tiga gelombang. Sehingga yang tak bisa melaporkan SPT di gelombang pertama bisa melakukannya di gelombang berikutnya. Terima kasih.

Dasiran

Rabu, 13 Mei 2020 | 06:42 WIB
Sangat bijak penghapusan sanksi/ denda keterlambatan penyampaian laporan SPT Tahunan, berdasarkan kreteria kendala tehnis bukan yg prinsip karena ketimpangan wajib pajak (khususnya SPT Badan lingkup KOPERASI).

Ina

Rabu, 13 Mei 2020 | 05:34 WIB
... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:53 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Rabu, 08 Juli 2020 | 14:42 WIB
SE-38/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Minggu, 12 Juli 2020 | 12:01 WIB
CHINA
Minggu, 12 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
PERIZINAN
Minggu, 12 Juli 2020 | 09:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 08:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Minggu, 12 Juli 2020 | 07:01 WIB
MALAYSIA
Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
SE-38/PJ/2020
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ: