Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Tax Ratio Rendah, Ini Respons Prabowo Subianto

A+
A-
1
A+
A-
1
Tax Ratio Rendah, Ini Respons Prabowo Subianto

Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi dalam debat Pilpres 2019. 

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun tidak banyak diulas, belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu topik dalam debat terakhir calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) pada Sabtu (13/4/2019).

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan masalah penerimaan negara memang sangat krusial bagi Indonesia. Dia pun mengutip pernyataan potensi penerimaan negara Rp4.000 triliun yang dilontarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kebocoran.

“KPK sendiri mengatakan seharusnya kita menerima Rp4.000 triliun tiap tahun, tapi ternyata hanya ada Rp2.000 triliun. Artinya, ada kebocoran Rp2.000 triliun. Saya [dulu] mengatakan Rp1.000 triliun, tapi ternyata lebih,” jelasnya, seperti dikutip pada Minggu (14/4/2019).

Baca Juga: Bukan Juli, Pemungutan PPN Produk Netflix Cs Paling Cepat Agustus 2020

Dia pun menyebut pada waktu orde baru, 1997, tax ratio Indonesia mencapai 16%. Sayangnya, performa tax ratio saat ini merosot hingga kisaran 10%. Hal ini, menurutnya, ada indikasi kehilangan penerimaan US$60 miliar per tahun.

Jika melihat data dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2000, realisasi penerimaan dalam negeri senilai Rp112,27 triliun atau 18% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan tercatat sebesar 11,4% PDB dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senulai 1,7% PDB.

Pada saat yang bersamaan, papar Prabowo, Malaysia dan Thailand sekarang memiliki tax ratio 19%. Capaian Malaysia dan Thailand tersebut, sambungnya, merupakan efek dari penggunakan teknologi informasi. Komputerisasi membuat semua sistem transparan.

Baca Juga: Ratusan Pelaku Usaha 11 Yurisdiksi Ikuti Sosialisasi Pajak Digital DJP

Jika melihat data OECD dalam laporan ‘Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies’ yang dipublikasikan 29 November 2018,tax ratio Malaysia dan Thailand pada 2016 masing-masing tercatat sebesar 14,3% dan 18,1%. Tax ratio Indonesia – dengan hitungan OECD juga – tercatat sebesar 11,6%.

“Saya yakin dengan program informatika penggunaan teknologi dan transparansi, serta belajar dari negara lain, kita bisa [menaikkantax ratio] ke 16%, bahkan 19%,” imbuhnya.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga S. Uno mengatakan akan melakukan pemisahan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sehingga langsung bertanggung jawab terhadap presiden. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan tax ratio.

Baca Juga: Diperpanjang, Pelayanan Tatap Muka DJP Berhenti Sampai 14 Juni 2020

Di sisi lain, dia pun berencana memangkas pajak orang pribadi melalui kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif pajak korporasi. Kenaikan PTKP diyakini akan mendorong pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pajak korporasi juga bisa turunkan sehingga Indonesia bisa bersaing dalam menarik investasi untuk lapangan kerja anak-anak bangsa. Kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat,” katanya.

Ulasan mengenai kebijakan pajak yang direncanakan pasangan calon (Paslon) Prabowo—Sandiaga bisa Anda baca juga dalam majalah InsideTax edisi 40 ‘Berburu Suara Wajib Pajak’. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Baca Juga: Soal Pemungutan PPN Produk Digital dari Dalam Negeri, Ini Kata DJP
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, Pemilu 2019, Pilpres 2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 23 Mei 2020 | 14:59 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 07:00 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Jum'at, 22 Mei 2020 | 15:59 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 22 Mei 2020 | 11:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR