Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif Pajak Tinggi Hambat Investasi

0
0

BLORA, DDTCNews —  Pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Blora, Jawa Tengah belum menunjukkan sinyal positif, pasalnya banyak calon investor menolak berinvestasi lantaran keberatan dikenai tarif pajak yang dinilai cukup tinggi. 

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Perhubungan Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Blora  Sugiyanto mengatakan para investor merasa beban pajak yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

“Sektor pariwisata ini sebenarnya potensial, tapi sampai saat ini belum mampu bicara banyak, bahkan PAD dari sektor ini masih nol. Untuk mengelola objek wisata, kami terkendala masalah hak pengelolaan,” jelas  Sugiyanto, Senin (27/6).

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Dia menambahkan, hampir semua objek wisata yang ada di Blora tidak dikelola pihak lain. Contohnya, Goa Trawangan dan Todanan yang sejatinya milik Dinas Perhutani Blora, justru dikelola masyarakat sekitar. Akibatnya penerimaannya masuk ke kas desa bukan ke kas daerah.

Sugiyanto mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya mengajukan proposal pengelolaan dua objek wisata di Blora kepada sejumlah investor melalui Kementerian Pariwisata. Keduanya adalah Pemandian Sayuran dan Kolam Renang Tirtonadi.

Sebelumnya, sempat muncul wacana untuk menjadikan beberapa desa di Blora sebagai desa wisata seperti Desa Ledok dan Desa Ngeblak. Ini dikarenakan di sana banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, namun harus disertai pembangunan infrastruktur pendukung. 

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

Seperti dikutip rakyat independen.com, Sugiyanto menyebutkan apabila tidak ada satu pun investor yang bersedia menanamkan modalnya, dia akan mengajukan anggaran dana kepada Kementerian Pariwisata untuk mengelola dua objek wisata tersebut guna menghasilkan penerimaan bagi daerah. (Amu)

“Sektor pariwisata ini sebenarnya potensial, tapi sampai saat ini belum mampu bicara banyak, bahkan PAD dari sektor ini masih nol. Untuk mengelola objek wisata, kami terkendala masalah hak pengelolaan,” jelas  Sugiyanto, Senin (27/6).

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

Dia menambahkan, hampir semua objek wisata yang ada di Blora tidak dikelola pihak lain. Contohnya, Goa Trawangan dan Todanan yang sejatinya milik Dinas Perhutani Blora, justru dikelola masyarakat sekitar. Akibatnya penerimaannya masuk ke kas desa bukan ke kas daerah.

Sugiyanto mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya mengajukan proposal pengelolaan dua objek wisata di Blora kepada sejumlah investor melalui Kementerian Pariwisata. Keduanya adalah Pemandian Sayuran dan Kolam Renang Tirtonadi.

Sebelumnya, sempat muncul wacana untuk menjadikan beberapa desa di Blora sebagai desa wisata seperti Desa Ledok dan Desa Ngeblak. Ini dikarenakan di sana banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, namun harus disertai pembangunan infrastruktur pendukung. 

Baca Juga: Dipatok Turun, Pemkab Optimistis Capai Target PAD

Seperti dikutip rakyat independen.com, Sugiyanto menyebutkan apabila tidak ada satu pun investor yang bersedia menanamkan modalnya, dia akan mengajukan anggaran dana kepada Kementerian Pariwisata untuk mengelola dua objek wisata tersebut guna menghasilkan penerimaan bagi daerah. (Amu)

Topik : Pajak daerah, blora, pajak pariwisata
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Sabtu, 28 April 2018 | 12:09 WIB
KABUPATEN LAMONGAN
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH