Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur

A+
A-
1
A+
A-
1

PARIS, DDTCNews – Kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menaikkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor justru mengundang 280 ribu orang berunjuk rasa. Dalam unjuk rasa tersebut, satu pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 400 orang terluka.

Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan seluruh demonstran dan harus merespons balik terhadap aksi unjuk rasa, khususnya mengenai daya beli masyarakat atas meningkatnya tarif pajak bahan bakar.

“Para demonstran telah memberi pesan melalui aksi unjuk rasa tersebut. Pemerintah harus menjawab pesan itu terkait dengan tarif pajak bahan bakar yang berkaitan dengan daya beli masyarakat,” paparnya melansir ABC Net di Paris, Senin (19/11).

Baca Juga: Buntut Rencana Balasan Pajak Digital, Prancis Siap Tantang AS di WTO

Tak hanya meningkatkan tarif pajak bahan bakar minyak, pemerintahan Macron justru juga menaikkan tarif pajak pada tembakau dan menaikkan iuran kesejahteraan sosial. Ketiga hal ini memicu kemarahan warga dan berujung pada aksi unjuk rasa.

Terlebih pajak diesel yang ditujukan untuk mendorong warga menggunakan mobil ramah lingkungan, justru memicu tekanan besar bagi keuangan masyarakat pada saat harga minyak meningkat pada akhir tahun 2017.

Unjuk rasa yang sempat berlangsung di 2.000 titik kerap menyerukan agar Macron yang baru memerintah selama 18 bulan ini untuk mengundurkan diri. Macron yang juga disebut dengan ‘Presiden untuk orang kaya’ ini mengalami penurunan popularitas hingga titik terendah yaitu 21%.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Lebih lanjut Castaner menyebutkan adanya unjuk rasa yang berujung pada aksi kekerasan di wilayah tenggara Paris. Aksi anarkis itu juga hampir terjadi di sekitaran toko mewah dekat tempat tinggal Macron, namun tim keamanan setempat berhasil meredam para demonstran.

“Pasukan keamanan terpaksa menggunakan meriam air (water cannon) untuk membubarkan secara paksa demonstran yang sulit dikendalikan,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Kepala Pajak Perusahaan Multinasional Khawatirkan Proposal GloBE

“Para demonstran telah memberi pesan melalui aksi unjuk rasa tersebut. Pemerintah harus menjawab pesan itu terkait dengan tarif pajak bahan bakar yang berkaitan dengan daya beli masyarakat,” paparnya melansir ABC Net di Paris, Senin (19/11).

Baca Juga: Buntut Rencana Balasan Pajak Digital, Prancis Siap Tantang AS di WTO

Tak hanya meningkatkan tarif pajak bahan bakar minyak, pemerintahan Macron justru juga menaikkan tarif pajak pada tembakau dan menaikkan iuran kesejahteraan sosial. Ketiga hal ini memicu kemarahan warga dan berujung pada aksi unjuk rasa.

Terlebih pajak diesel yang ditujukan untuk mendorong warga menggunakan mobil ramah lingkungan, justru memicu tekanan besar bagi keuangan masyarakat pada saat harga minyak meningkat pada akhir tahun 2017.

Unjuk rasa yang sempat berlangsung di 2.000 titik kerap menyerukan agar Macron yang baru memerintah selama 18 bulan ini untuk mengundurkan diri. Macron yang juga disebut dengan ‘Presiden untuk orang kaya’ ini mengalami penurunan popularitas hingga titik terendah yaitu 21%.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Lebih lanjut Castaner menyebutkan adanya unjuk rasa yang berujung pada aksi kekerasan di wilayah tenggara Paris. Aksi anarkis itu juga hampir terjadi di sekitaran toko mewah dekat tempat tinggal Macron, namun tim keamanan setempat berhasil meredam para demonstran.

“Pasukan keamanan terpaksa menggunakan meriam air (water cannon) untuk membubarkan secara paksa demonstran yang sulit dikendalikan,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Kepala Pajak Perusahaan Multinasional Khawatirkan Proposal GloBE
Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 06 Desember 2019 | 15:50 WIB
ITALIA
Jum'at, 06 Desember 2019 | 11:38 WIB
MALAYSIA
Kamis, 05 Desember 2019 | 19:59 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Kamis, 24 Oktober 2019 | 16:01 WIB
EODB 2020
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:28 WIB
FILIPINA
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG