Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarif Pajak Bahan Bakar Naik, Demonstran Minta Presiden Mundur

PARIS, DDTCNews – Kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menaikkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor justru mengundang 280 ribu orang berunjuk rasa. Dalam unjuk rasa tersebut, satu pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 400 orang terluka.

Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan seluruh demonstran dan harus merespons balik terhadap aksi unjuk rasa, khususnya mengenai daya beli masyarakat atas meningkatnya tarif pajak bahan bakar.

“Para demonstran telah memberi pesan melalui aksi unjuk rasa tersebut. Pemerintah harus menjawab pesan itu terkait dengan tarif pajak bahan bakar yang berkaitan dengan daya beli masyarakat,” paparnya melansir ABC Net di Paris, Senin (19/11).

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Tak hanya meningkatkan tarif pajak bahan bakar minyak, pemerintahan Macron justru juga menaikkan tarif pajak pada tembakau dan menaikkan iuran kesejahteraan sosial. Ketiga hal ini memicu kemarahan warga dan berujung pada aksi unjuk rasa.

Terlebih pajak diesel yang ditujukan untuk mendorong warga menggunakan mobil ramah lingkungan, justru memicu tekanan besar bagi keuangan masyarakat pada saat harga minyak meningkat pada akhir tahun 2017.

Unjuk rasa yang sempat berlangsung di 2.000 titik kerap menyerukan agar Macron yang baru memerintah selama 18 bulan ini untuk mengundurkan diri. Macron yang juga disebut dengan ‘Presiden untuk orang kaya’ ini mengalami penurunan popularitas hingga titik terendah yaitu 21%.

Baca Juga: OECD Catat 49 Negara Sudah Memiliki CFC Rules, Termasuk Indonesia

Lebih lanjut Castaner menyebutkan adanya unjuk rasa yang berujung pada aksi kekerasan di wilayah tenggara Paris. Aksi anarkis itu juga hampir terjadi di sekitaran toko mewah dekat tempat tinggal Macron, namun tim keamanan setempat berhasil meredam para demonstran.

“Pasukan keamanan terpaksa menggunakan meriam air (water cannon) untuk membubarkan secara paksa demonstran yang sulit dikendalikan,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: OECD: Sumbangan PPh Badan Terhadap Penerimaan Negara Terus Membesar
Topik : berita pajak internasional, kenaikan pajak, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 21 Januari 2020 | 09:40 WIB
PRANCIS
Senin, 20 Januari 2020 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP