Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tapping Box Dipasang, Setoran Pajak Naik Hingga 5 Kali Lipat

A+
A-
2
A+
A-
2
Tapping Box Dipasang, Setoran Pajak Naik Hingga 5 Kali Lipat

Ilustrasi.

CIANJUR, DDTCNews – Pemkab Cianjur, Jawa Barat menyatakan realisasi penerimaan pajak restoran naik signifikan sejak dipasangnya alat perekam transaksi atau tapping box.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan pembayaran pajak restoran yang disetor pelaku usaha naik hingga 500% sejak tapping box dipasang. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak terjadi pada beberapa restoran.

“Berdasarkan laporan dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), sejumlah restoran mengalami kenaikan setoran pajak," katanya, dikutip pada Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Hadir Kembali! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan di Jawa Barat

Herman menjelaskan sebelum tapping box dipasang, realisasi setoran pajak restoran dari pemilik usaha sekitar Rp1 juta. Setelah tapping box terpasang, setoran pajak melonjak menjadi sekitar Rp5 juta-Rp6 juta.

Dia mengatakan pemkab akan terus mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah dan mencegah kebocoran pajak. Menurutnya, optimalisasi pajak daerah tidak hanya berlaku pada pelaku usaha restoran.

Pemkab Cianjur juga akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari kegiatan persewaan vila. Jasa persewaan vila akan mulai digarap pemkab agar ikut memungut pajak hotel dari konsumen. "Selama ini vila tidak tersentuh pajak karena yang dikenakan pajak itu hanya hotel," ujarnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Tetapkan Tarif PBB Nol Persen untuk Objek Pajak Ini

Herman menambahkan upaya pemkab menggenjot penerimaan pajak yang sudah dibayar masyarakat. Oleh karena itu, pengusaha diharapkan dapat tertib dalam menyetorkan uang pajak yang sudah dipungut dari konsumen

“Uang tersebut bukan untuk siapa-siapa, tetapi dikembalikan pada rakyat berbentuk program, termasuk pembangunan infrastruktur," imbuhnya, seperti dilansir ayobandung.com

Baca Juga: Tinggal 10 Hari! WP Masih Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraaan
Topik : Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tapping box, pajak daerah, hotel, restoran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 14 April 2021 | 23:03 WIB
langkah ini perlu diparesiasi. selain itu, melihat keberhasilan penerapan taping bos, kiranya daerah lain perlu segera menerapkannya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Daerah Butuh Menteri Keuangan yang Baik untuk Kelola APBD

Selasa, 07 Juni 2022 | 10:30 WIB
KOTA SURABAYA

Berakhir Bulan Ini! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pemutihan PBB

Senin, 06 Juni 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pajak Kendaraan Dinas Belum Dilunasi, Pemprov Tahan Pencairan DBH

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut