Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tak Cuma Pajak Karbon, Bursa Karbon Juga Bakal Dimulai Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Cuma Pajak Karbon, Bursa Karbon Juga Bakal Dimulai Tahun Ini

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mematok target untuk merampungkan pembentukan infrastruktur bursa karbon pada tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pembentukan infrastruktur bursa karbon menjadi salah satu prioritas kerja OJK tahun ini. Menurutnya, persiapan juga dilakukan dari sisi pembentukan regulasinya.

"Kami harus mempersiapkan operasionalisasi infrastruktur bursa karbon. Ini menjadi prioritas kami," katanya dalam pembukaan bursa 2022, dikutip Sabtu (8/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Wimboh mengatakan penerapan bursa karbon menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi emisi karbon. Hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon global, seperti yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Menurutnya, OJK dan Bursa Efek Indonesia terus berupaya menyelesaikan semua ketentuan dan infrastruktur untuk menjalankan bursa karbon agar dapat rampung pada tahun ini.

"Legalitas untuk itu akan segera kami siapkan," ujarnya.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2021 mengatur pembentukan bursa karbon untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon. Bursa karbon yakni sistem yang mengatur tentang pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, serta status kepemilikan dari suatu unit karbon.

Secara umum, perdagangan karbon dalam dilakukan melalui 2 cara yakni dengan mekanisme pasar karbon melalui bursa karbon atau melalui perdagangan langsung. Perdagangan dengan mekanisme pasar karbon dilakukan dengan pengembangan infrastruktur pasar karbon, pengaturan pemanfaatan penerimaan dari perdagangan pasar karbon, dan administrasi transaksi karbon.

Selain perdagangan karbon, upaya pemerintah mengendalikan emisi karbon juga dilakukan melalui implementasi pajak karbon mulai April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon baru akan dikenakan pada PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau kurang dari US$3 per ton CO2e. (sap)

Baca Juga: Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Topik : UU HPP, pajak karbon, bursa karbon, Ditjen Pajak, OJK, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Libatkan Pemeriksa & AR, DJP Uji Coba Pengawasan Pajak Pola Kerja Tim

Rabu, 25 Mei 2022 | 22:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pengawasan Pajak 2022, DJP Dahului dengan Penyusunan Ini

Rabu, 25 Mei 2022 | 16:53 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Berakhir Bulan Depan, Ini Pengumuman dari DJP untuk Wajib Pajak

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor