BERITA TERKINI
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
DDTC Logo

Berkaitan dengan "proposal pilar"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Togo Jadi Negara ke-140 Anggota Inclusive FrameworkTogo Jadi Negara ke-140 Anggota Inclusive Framework
PRANCIS

Togo Jadi Negara ke-140 Anggota Inclusive Framework

Berita
• 01 Sep 2021
Ada Konsensus, Negara Masih Boleh Kenakan PPN Produk DigitalAda Konsensus, Negara Masih Boleh Kenakan PPN Produk Digital
DIGITALISASI EKONOMI

Ada Konsensus, Negara Masih Boleh Kenakan PPN Produk Digital

Berita
• 24 Agu 2021