BERITA TERKINI
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah
DDTC Logo

Berkaitan dengan "kebijakan fiskal daerah"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKFPMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF
PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Berita
• 23 Des 2024
Membongkar Penyebab Hambatan Desentralisasi FiskalMembongkar Penyebab Hambatan Desentralisasi Fiskal
KEBIJAKAN FISKAL

Membongkar Penyebab Hambatan Desentralisasi Fiskal

Literasi
• 23 Jan 2019