Bappenas: Daerah Kaya Ternyata Belum Tentu Punya Rasio Pajak Tinggi

JAKARTA, DDTCNews - Daerah dengan aktivitas ekonomi besar belum tentu mampu mengumpulkan pajak daerah dalam proporsi yang tinggi.

Laporan Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA mengungkapkan struktur ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan basis pajak menjadi faktor yang memengaruhi capaian local tax ratio (LTR). Berdasarkan analisis periode 2014–2025, hubungan antara produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan LTR justru menunjukkan kecenderungan negatif.

"Provinsi-provinsi yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi tidak selalu memiliki LTR yang lebih tinggi pula," bunyi laporan Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah, dikutip pada Jumat (22/10/2026).

Kajian itu menjelaskan besarnya aktivitas ekonomi belum tentu dapat diterjemahkan secara proporsional menjadi penerimaan pajak daerah. Pasalnya, tidak seluruh aktivitas ekonomi menjadi basis pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.

Sebagian sektor memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi kewenangan perpajakannya berada pada pemerintah pusat atau keterkaitannya dengan objek pajak daerah terbatas.

Sektor pertambangan dan industri ekstraktif menjadi salah satu contoh. Aktivitas di sektor tersebut dapat menghasilkan nilai tambah yang besar sehingga meningkatkan PDRB suatu wilayah. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi itu tidak serta-merta mendongkrak penerimaan pajak daerah dalam proporsi yang sama.

Kondisi serupa dapat terjadi pada industri manufaktur skala besar dan sektor ekspor berbasis sumber daya alam. Menurut kajian Bappenas, sebagian besar kontribusi perpajakan dari aktivitas itu masuk ke penerimaan pajak pusat. Akibatnya, daerah dengan produktivitas ekonomi tinggi belum tentu memiliki kapasitas yang sama kuatnya dalam menghimpun pajak daerah.

Perbedaan karakteristik ekonomi tersebut juga terlihat dari hasil pengelompokan provinsi berdasarkan sejumlah indikator, termasuk LTR, struktur ekonomi, PDRB per kapita, dan tax buoyancy. Kajian membagi provinsi ke dalam 4 klaster dengan karakteristik yang berbeda.

Misal pada klaster pertama, terdapat 6 provinsi dengan ukuran ekonomi relatif besar atau berbasis SDA. Kelompok ini memiliki rata-rata PDRB per kapita sekitar Rp164,99 juta, tetapi rata-rata LTR hanya 0,76%.

Sebaliknya, klaster kedua terdiri atas 7 provinsi yang memiliki basis ekonomi jasa lebih kuat dan rata-rata LTR sebesar 1,89%. Rata-rata PDRB per kapita kelompok ini sekitar Rp102,76 juta, lebih rendah dibandingkan dengan klaster pertama.

Perbandingan tersebut memperlihatkan daerah dengan PDRB per kapita lebih tinggi tidak otomatis mencatat LTR lebih tinggi. Namun, hasil ini bukan berarti daerah berbasis SDA pasti memiliki kinerja pemungutan pajak yang buruk.

Perbedaan kewenangan perpajakan dan komposisi aktivitas ekonomi perlu diperhitungkan dalam membaca capaian masing-masing daerah.

Kajian tersebut menekankan LTR tidak hanya mencerminkan kapasitas ekonomi wilayah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana struktur ekonomi dan sistem perpajakan daerah mampu mengonversi aktivitas ekonomi menjadi penerimaan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan LTR tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan local taxing power melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi wilayah, disertai peningkatan efektivitas pemungutan dan optimalisasi basis pajak yang menjadi kewenangannya. (dik)