Pada tahun depan, defisit APBN terhadap PDB ditargetkan pada kisaran 2,61 persen hingga 2,85 persen.

Menurut wakil menteri keuangan, kesepakatan pajak global menjadi salah satu fokus penting dalam forum G-20.

Terdapat 6 isu strategis dalam pengelolaan penerimaan negara pada 2023, baik dari aspek pajak, kepabeanan dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak.

Program pengungkapan sukarela (PPS) hanya diselenggarakan selama 6 bulan, mulai dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022

Pengenaan pajak karbon telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pelaksanaan kesepakatan pajak global dalam dua pilar OECD dipandang memerlukan masa transisi sehingga dapat berjalan dengan baik.

Peran APBN dalam menopang ekonomi akan dikurangi secara bertahap.

Pemerintah mencatat belanja modal pada kuartal I/2022 terkontraksi sebesar 45,26%.

Pemerintah merancang defisit APBN 2023 pada kisaran Rp562,6 triliun—Rp596,7 triliun atau 2,81%-2,95% dari PDB.

Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp27,6 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp19,5 triliun untuk persiapan pemilu.