Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sumbangan Sosial Hasil Produksi Sendiri, Kena PPN?

A+
A-
11
A+
A-
11
Sumbangan Sosial Hasil Produksi Sendiri, Kena PPN?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Rio. Saya merupakan seorang pengusaha konveksi di Medan, Sumatra Utara. Selama menjalankan usaha, perusahaan saya sempat mengadakan beberapa acara sosial, seperti di panti asuhan atau panti jompo. Dalam acara tersebut, perusahaan juga mengirimkan bantuan berupa pakaian hasil produksi sendiri kepada mereka.

Terkait hal ini, saya ingin bertanya apakah sumbangan pakaian hasil produksi sendiri tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN)? Jika iya, mohon petunjuknya. Terima kasih. Sebagai informasi, perusahaan saya sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Rio atas pertanyaannya. Pertama-tama, perlu kita pahami dahulu bahwa pakaian hasil produksi sendiri yang diberikan oleh Bapak Rio kepada panti sosial termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma. Pemahaman ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN s.t.d.t.d. UU HPP.

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN s.t.d.t.d UU HPP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Kemudian, dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d disebutkan bahwa:

(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak
;”

Sesuai muatan materi tersebut, pemberian cuma-cuma termasuk dalam barang kena pajak (BKP). Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dikenakan PPN sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.

Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 6 ayat (1) PP 44/2022 yang tertulis:

(1) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan demikian, Bapak Rio wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas pemberian cuma-cuma kepada panti sosial berupa pakaian hasil produksi sendiri. Bapak Rio dapat menghitung PPN menggunakan tarif Pasal 7 ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP, yaitu sebesar 11% yang berlaku sejak 1 April 2022.

Terkait dengan aspek administrasi lain, Bapak Rio tentunya wajib membuat faktur pajak PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sehubungan dengan pemberian cuma-cuma, kode transaksi yang dicantumkan dalam faktur pajak dapat menggunakan kode 04. Demikian jawaban yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsultasi pajak, konsultasi, pajak, natura, UU HPP, PP 44/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

Minggu, 29 Januari 2023 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Kondisi-Kondisi yang Membuat SPT Bisa Dinyatakan Tidak Lengkap

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham