Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Kantongi Resep Agar Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Gejolak

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Breakfast Forum Iluni FEB UI, Jumat (9/8/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Agar ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang kuat terhadap goncangan dari sisi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki ‘resep’ tersendiri.

Menurutnya, ada 4 aspek fundamental yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Keempat aspek itu adalah produktivitas, daya saing terkait defisit neraca transasksi berjalan, pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan struktural untuk memperbaiki investasi.

“Bauran kebijakan tersebut [mencakup 4 aspek] diharapkan akan membuat Indonesia mempunyai resilience dalam menghadapi gejolak global maupun perubahan di dalam negeri,” katanya dalam Breakfast Forum Iluni FEB UI, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (9/8/2019).

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

Menurutnya, gejolak baik dari luar maupun domestik sering tidak bisa diprediksi dan dinamis. Dia memberi contoh kondisi krisis keuangan atau kebijakan di negara-negara maju, fluktuasi harga minyak dan komoditas lainnya, perang dagang, tapper tantrum, dan perang mata uang.

Pemerintah, sambungnya, bekerja sama dengan para stakeholders terkait – seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan—untuk melakukan bauran kebijakan yang tepat. Hal ini diyakini mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Dia menekankan perlunya kemandirian ekonomi yang bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan terhadap goncangan. Indonesia, sambungnya, memiliki modal yang sangat menjanjikan dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi, geografis, dan kekayaan alam.

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Sri Mulyani juga menjelaskan 4 kontribusi kebijakan fiskal Kemenkeu dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, alokasi anggaran Pendidikan dalam 10 tahun terakhir sebanyak 20% dari APBN. Hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan rasio produktivitas.

“Isu kebijakan sektor pendidikan akan kita bahas terus-menerus. Dengan perbaikan kualitas SDM maka Indonesia akan mampu keluar dari middle-income trap dan melakukan transformasi ekonomi,” imbuhnya.

Kedua, peningkatan sistem jaminan kesehatan agar berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pelatihan-pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Ketiga, alokasi anggaran infrastuktur yang tercatat paling besar kedua di dalam APBN setelah pendidikan. Mengingat kebutuhan anggaran infrastruktur yang tinggi, pemerintah juga mendorong kebijakan dengan sektor publik yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Keempat, reformasi birokrasi. Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada saat ini memiliki biaya tinggi. Indonesia perlu membuat sistem agar orang-orangnya lebih fokus pada substansi daripada penunjang.

“Inilah tantangan kita, mendesain birokrasi yang lebih efisien,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Upaya Menkeu Awasi Dana Transfer yang Makin Besar

“Bauran kebijakan tersebut [mencakup 4 aspek] diharapkan akan membuat Indonesia mempunyai resilience dalam menghadapi gejolak global maupun perubahan di dalam negeri,” katanya dalam Breakfast Forum Iluni FEB UI, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (9/8/2019).

Baca Juga: Wah, Sri Mulyani Bakal Tinjau Ulang P3B

Menurutnya, gejolak baik dari luar maupun domestik sering tidak bisa diprediksi dan dinamis. Dia memberi contoh kondisi krisis keuangan atau kebijakan di negara-negara maju, fluktuasi harga minyak dan komoditas lainnya, perang dagang, tapper tantrum, dan perang mata uang.

Pemerintah, sambungnya, bekerja sama dengan para stakeholders terkait – seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan—untuk melakukan bauran kebijakan yang tepat. Hal ini diyakini mampu memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Dia menekankan perlunya kemandirian ekonomi yang bersumber dari dalam negeri agar Indonesia mampu bertahan terhadap goncangan. Indonesia, sambungnya, memiliki modal yang sangat menjanjikan dari sisi jumlah penduduk, potensi ekonomi, geografis, dan kekayaan alam.

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Sri Mulyani juga menjelaskan 4 kontribusi kebijakan fiskal Kemenkeu dalam proses transformasi ekonomi Indonesia. Pertama, alokasi anggaran Pendidikan dalam 10 tahun terakhir sebanyak 20% dari APBN. Hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan rasio produktivitas.

“Isu kebijakan sektor pendidikan akan kita bahas terus-menerus. Dengan perbaikan kualitas SDM maka Indonesia akan mampu keluar dari middle-income trap dan melakukan transformasi ekonomi,” imbuhnya.

Kedua, peningkatan sistem jaminan kesehatan agar berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), pelatihan-pelatihan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Ketiga, alokasi anggaran infrastuktur yang tercatat paling besar kedua di dalam APBN setelah pendidikan. Mengingat kebutuhan anggaran infrastruktur yang tinggi, pemerintah juga mendorong kebijakan dengan sektor publik yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Keempat, reformasi birokrasi. Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada saat ini memiliki biaya tinggi. Indonesia perlu membuat sistem agar orang-orangnya lebih fokus pada substansi daripada penunjang.

“Inilah tantangan kita, mendesain birokrasi yang lebih efisien,” tuturnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Upaya Menkeu Awasi Dana Transfer yang Makin Besar
Topik : ketahanan ekonomi, perekonomian Indonesia, Sri Mulyani, kebijakan fiskal
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK