ANGGARAN BELANJA NEGARA

Sri Mulyani Ingin Pengadaan Barang dan Jasa Dongkrak Penerimaan Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 26 Februari 2018 | 13:50 WIB
Sri Mulyani Ingin Pengadaan Barang dan Jasa Dongkrak Penerimaan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini berdasarkan besarnya belanja pemerintah untuk barang dan jasa pada tahun ini.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam workshop Pengadaan Barang dan Jada Nasional 2018 di Kementerian Keuangan, Senin (26/2). Kepatuhan peserta lelang dalam membayar kewajiban pajak menjadi kunci mendulang penerimaan dari sektor ini.

"Pengadaan barang dan jasa diharapkan meningkatkan compliance dari peserta lelang sehingga meningkatkan penerimaan pajak," katanya.

Baca Juga:
Lakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik Terus

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan penerimaan pajak dari pelaksanaan anggaran ini berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

"Saya bayangkan seluruh operasi APBN 2018 Rp2.220 triliun bisa menghasilkan juga penerimaan negara dalam bentuk pajak dari pelaksanaan anggaran," paparnya.

Untuk tahun ini saja, Sri Mulyani memproyeksikan belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah lebih dari Rp750 triliun. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah ini tidak hanya berdampak positif bagi penerimaan negara berupa penerimaan pajak, mamun juga dapat manjadi katalisator yang menggerakkan ekonomi masyarakat.

Baca Juga:
Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

"Oleh karena itu penting peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik karena dia sangat berarti didalam menggerakan perekonomian nasional," terangnya.

Menurutnya, menciptakan suatu kepercayaan terhadap suatu iklim kompetisi yang sehat dan juga dari sisi efisiensi menjadi penting untuk dilakukan. Perbaikan sistem berbasis digital menjadi ujung tombak untuk mewujudkan hal tersebut.

"Workshop ini adalah untuk peningkatan kualitas dari pengadaan barang dan jasa dari sisi kecepatan, akuntabilitas, efisiensi dan pada akhirnya adalah efektifitas dari belanja pemerintah. Ada berbagai inovasi dan perbaikan yang dilakukan selama ini," pungkas Sri Mulyani. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno

Jumat, 17 Mei 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Kripto Tembus Rp689 Miliar dalam 2 Tahun Terakhir

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak