BERITA TERKINI
Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres pembangunan infrastruktur fisik di ibu kota negara (IKN) Nusantara telah mencapai 60,3 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang mendapatkan tax holiday di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berhak mendapatkan fasilitas pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh.
Fasilitas pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh tersebut diberikan setelah keputusan persetujuan tax holiday IKN diterbitkan.
"... diberikan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha utama; dan pembelian atau impor atas barang atau bahan yang dilakukan oleh wajib pajak terkait kegiatan usaha utama, pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis ... dan pada bidang usaha infrastruktur dan layanan umum," bunyi Pasal 25 ayat (1) PMK 28/2024, dikutip Sabtu (18/5/2024).
Pembebasan pemotongan dan pemungutan yang dimaksud antara lain pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 serta pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi dan sewa tanah/bangunan.
Khusus untuk wajib pajak penerima tax holiday IKN yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan dan perkantoran, pembangunan kawasan industri dan pusat riset, pembangunan pasar rakyat, dan pembangunan pusat perbelanjaan, wajib pajak juga diberikan fasilitas pengurangan PPh pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PHTB) sebesar 100%.
"PHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pengalihan melalui pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan (PPJB)," bunyi Pasal 25 ayat (4) PMK 28/2024.
Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan PPh diberikan dengan surat keterangan fiskal (SKF). Namun, wajib pajak tidak perlu mengurus SKF tersendiri untuk memperoleh fasilitas pembebasan pemotongan dan pemungutan PPh. Pasalnya, keputusan persetujuan fasilitas tax holiday di IKN diperlakukan sebagai SKF.
Khusus untuk fasilitas pengurangan PPh PHTB, fasilitas diberikan dengan menerbitkan surat keterangan bebas (SKB). Penerbitan SKB dilakukan oleh dirjen pajak melalui kepala KPP tempat wajib pajak berstatus pusat terdaftar.
Untuk memperoleh SKB tersebut, wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan SKB PPh atas penghasilan dari PHTB atau PPJB melalui saluran yang disediakan DJP. Permohonan SKB harus diajukan untuk setiap PHTB atau PPJB.
"Permohonan ... dilengkapi dengan dokumen berupa surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di IKN," bunyi Pasal 27 ayat (5) PMK 28/2024.
Untuk diketahui, wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas tax holiday di IKN bila melakukan penanaman modal minimal senilai Rp10 miliar pada sektor infrastruktur dan layanan, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lainnya. Sektor-sektor dimaksud telah diperinci pada Pasal 28 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) PP 12/2023.
Fasilitas tax holiday di IKN diberikan selama 10 tahun hingga maksimal 30 tahun, tergantung pada bidang usaha yang menjadi tujuan investasi dan saat diterbitkannya perizinan usaha oleh OSS. Makin awal wajib pajak menanamkan modal di IKN, makin panjang jangka waktu pemberian tax holiday. (sap)
