Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal PPN Sembako, Sri Mulyani Beri Penjelasan Kepada DPR

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal PPN Sembako, Sri Mulyani Beri Penjelasan Kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). Raker tersebut membahas evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan triwulan I tahun 2021. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako yang memiliki harga murah.

Sri Mulyani mengatakan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tetap mengatur barang kebutuhan pokok rakyat tidak akan dipungut PPN. Menurutnya, PPN hanya akan berlaku pada barang-barang premium yang dikonsumsi golongan masyarakat kelas atas.

"Pointnya kami tidak memungut PPN sembako. Kami tidak memungut. Apakah dalam RUU KUP ada? Untuk yang itu, tidak dipungut itu saja, very clear," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Sri Mulyani mengatakan terdapat berbagai jenis barang-barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat. Misal pada beras, ia memastikan beras yang diproduksi petani lokal seperti jenis rojolele, pandan wangi, dan Cianjur tidak akan dikenakan pajak.

Sementara itu, PPN hanya akan dikenakan pada beras premium impor seperti shirataki dan basmati, yang harganya bisa mencapai 20 kali lipat beras lokal yang dikonsumsi rakyat luas.

Demikian pula pada daging. Sri Mulyani menyebut daging lokal yang diproduksi peternak dan dijual di pasar tradisional juga tidak akan dikenakan PPN, sedangkan daging premium jenis wagyu dan Kobe yang diimpor dan berharga mencapai Rp5 juta per kilogram dapat dikenakan PPN.

Baca Juga: PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

"Ada daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilo Rp90.000, jadi kan [bagai] bumi dan langit. Kami justru akan melihat pajak itu dan mencoba address isu keadilan karena diversifikasi masyarakat sangat beragam," ujarnya.

Pemerintah, lanjut menkeu, juga akan mengubah rezim PPN menjadi multitarif agar lebih berkeadilan. Misal, barang kebutuhan yang biasa dikonsumsi masyarakat diberikan tarif 0% atau fasilitas dari pemerintah, sedangkan yang tergolong premium dikenakan pajak lebih tinggi.

Meski demikian, rencana perubahan perlakuan pajak pada barang-barang premium tersebut masih akan dibahas bersama DPR. Menurutnya, proses pembahasannya akan dilakukan secara benar dan komprehensif.

Baca Juga: 5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Pada UU PPN yang berlaku saat ini, diatur 11 jenis bahan pokok yang dikecualikan dari pengenaan PPN antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, PPN, sembako, RUU KUP, kebijakan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

widyadisty tiara

Kamis, 17 Juni 2021 | 15:00 WIB
masyarakat perlu tau informasi ini bahwa sebenarnya yang dikenakan ppn sembako adalah sembako barang premium saja
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Blueprint OECD Pillar 1 Kompleks, Bagaimana Implementasinya?

Senin, 26 Juli 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dorong Kepatuhan Pajak, 413 Pemda Sudah Terapkan KSWP

Senin, 26 Juli 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aktivitas Impor Membaik, DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 16%

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat