Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Pemajakan E-Commerce, IdEA: Belum Ada Diskusi Lagi dengan DJP

A+
A-
2
A+
A-
2

Ilustrasi logo beberapa marketplace. 

JAKARTA, DDTCNews – Setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210/2018 ditarik pada Maret lalu, tidak banyak perkembangan baru terkait pemajakan atas pelaku ekonomi digital. Diskusi dengan pelaku usaha kini meredup kembali.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Ekonomi Digital Asosiasi e-Commerce Indonesia (IdEA) Bima Laga. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada perkembangan baru terkait perlakuan pajak transaksi e-commerce setelah regulasi itu ditarik oleh otoritas.

“Belum ada diskusi lagi dengan DJP,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (31/5/2019).

Baca Juga: Estimasi Pembayaran Penerimaan Negara Lewat E-Commerce Rp100 Triliun

Kondisi ini bertolak belakang dengan sebelumnya, saat PMK 210/2018 dirilis pada awal tahun ini. Pada saat itu, diskusi untuk merumuskan perbaikan aturan main yang baru – perubahan ketentuan dalam PMK – dilakukan sangat intensif.

Wacana dan berbagai skema muncul sebagai bentuk pelaksanaan aturan terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Menurutnya, saat itu muncul opsi menjadikan pemilik wadah belanja elektronik menjadi wajib pungut (wapu).

“Saat itu ada beberapa opsi dan salah satunya ya Wapu itu,” ungkap Bima.

Baca Juga: Bos Tokopedia Jamin Pelapak Online Juga Bayar Pajak

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik PMK 210/2018 sebagai upaya meredam kegaduhan yang timbul atas penerapan beleid tersebut. Rencananya, beleid itu berlaku mulai 1 April 2019.

Selain menimbulkan kegaduhan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan penarikan diambil karena pemerintah menunggu hasil survei IdEA terkait porsi ekonomi digital Indonesia. Survei tersebut dijanjikan akan selesai pada akhir tahun. (kaw)

Baca Juga: Ini Penerimaan Negara yang Disetor Lewat Marketplace

“Belum ada diskusi lagi dengan DJP,” katanya kepada DDTCNews, Jumat (31/5/2019).

Baca Juga: Estimasi Pembayaran Penerimaan Negara Lewat E-Commerce Rp100 Triliun

Kondisi ini bertolak belakang dengan sebelumnya, saat PMK 210/2018 dirilis pada awal tahun ini. Pada saat itu, diskusi untuk merumuskan perbaikan aturan main yang baru – perubahan ketentuan dalam PMK – dilakukan sangat intensif.

Wacana dan berbagai skema muncul sebagai bentuk pelaksanaan aturan terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Menurutnya, saat itu muncul opsi menjadikan pemilik wadah belanja elektronik menjadi wajib pungut (wapu).

“Saat itu ada beberapa opsi dan salah satunya ya Wapu itu,” ungkap Bima.

Baca Juga: Bos Tokopedia Jamin Pelapak Online Juga Bayar Pajak

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menarik PMK 210/2018 sebagai upaya meredam kegaduhan yang timbul atas penerapan beleid tersebut. Rencananya, beleid itu berlaku mulai 1 April 2019.

Selain menimbulkan kegaduhan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan penarikan diambil karena pemerintah menunggu hasil survei IdEA terkait porsi ekonomi digital Indonesia. Survei tersebut dijanjikan akan selesai pada akhir tahun. (kaw)

Baca Juga: Ini Penerimaan Negara yang Disetor Lewat Marketplace
Topik : e-commerce, dagang-el, PMK 210/2018, IdEA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA