DITJEN BEA DAN CUKAI

Soal Parsel dan Hadiah Lebaran, Ini Imbauan Bea Cukai

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 05 April 2024 | 18:25 WIB
Soal Parsel dan Hadiah Lebaran, Ini Imbauan Bea Cukai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Jelang Idulfitri, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengimbau seluruh pejabat dan pegawainya agar agar tidak menerima parsel, bingkisan, atau hadiah dalam bentuk apapun.

Imbauan tersebut tertuang dalam Pengumuman No.PENG-1/BC/2024 Tentang Larangan Menerima Parsel/Bingkisan atau Hadiah Lainnya. Imbauan ini ditujukan untuk melaksanakan ketentuan dalam PMK 227/PMK.09/2021 yang mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi.

“Sehubungan dengan PMK 227/PMK.09/2021, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai dalam menjalankan tugas, khususnya menjelang hari raya Idulfitri 1445 Hijriyah / Tahun 2024 Masehi.” bunyi bagian awal pengumuman tersebut, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Baca Juga:
Piutang Kepabeanan-Cukai Capai Rp46 Triliun, DJBC Optimalkan Penagihan

Pengumuman tersebut menegaskan agar pejabat dan pegawai DJBC tidak melakukan permintaan, pemberian, ataupun penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selain itu, pejabat dan pegawai DJBC diimbau tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan, pelanggaran terhadap peraturan disiplin/kode etik, serta risiko sanksi pidana.

Untuk itu, seluruh pejabat/pegawai DJBC wajib menolak parsel/bingkisan atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun. Hadiah yang harus ditolak tersebut baik berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya.

Baca Juga:
Menkeu Ubah Aturan Pemberian Premi Kepabeanan-Cukai, Begini Detailnya

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar juga mengimbau para pegawai untuk melaporkan penolakan gratifikasi. Pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada tiap unit kerja.

“Ini sesuai aturan dalam PMK 227/PMK.09/2021 dan tentunya penolakan hadiah ini tidak terbatas pada perayaan Idulfitri saja,” jelas Encep, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Selain itu, Encep menekankan agar pengguna layanan kepabeanan dan cukai atau pihak terkait lainnya tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Encep juga meminta pihak yang mengetahui adanya pelanggaran komitmen tersebut untuk melaporkan ke saluran pengaduan Bea Cukai.

Saluran pengaduan itu dapat diakses melalui melalui www.wise.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id/pengaduan dan/atau contact center Bravo Bea Cukai 1500225. DJBC menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh layanan kepabeanan dan cukai. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 02 Mei 2024 | 10:21 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Piutang Kepabeanan-Cukai Capai Rp46 Triliun, DJBC Optimalkan Penagihan

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

BERITA PILIHAN
Kamis, 02 Mei 2024 | 15:08 WIB DITJEN PAJAK

Dirjen Pajak: Kami Tidak Akan Ambil yang Bukan Hak Negara

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Link Aktivasi Ereg Tak Diterima dalam 24 Jam, Harus Pakai Email Lain

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:15 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Profil DJP Online Berstatus Kepala Keluarga Padahal Bukan, Bagaimana?

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:13 WIB LAPORAN KEUANGAN

Pembukuan Akuntansi Sederhana, Pelaku UKM Bisa Pakai Ini

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri

Kamis, 02 Mei 2024 | 12:00 WIB INFLASI TAHUNAN

Inflasi Turun Jadi 3 Persen pada April 2024, Ini Kata BPS