Berita
Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW
Fokus
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Soal Imbalan Bunga, Wajib Pajak Perlu Ajukan Permohonan

A+
A-
9
A+
A-
9
Soal Imbalan Bunga, Wajib Pajak Perlu Ajukan Permohonan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib Pajak yang mendapatkan imbalan bunga harus mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga. Permohonan tersebut ditujukan kepada kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak (PKP) dikukuhkan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021. Beleid ini menegaskan dan memerinci ketentuan dalam UU KUP yang sebelumnya direvisi melalui UU Cipta Kerja, termasuk mengenai tata cara pemberian imbalan bunga.

“Dalam hal terdapat imbalan bunga ..., wajib pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan” demikian bunyi Pasal 91 ayat (1) PMK 18/2021.

Baca Juga: Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Permohonan pemberian imbalan bunga tersebut diajukan dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri wajib pajak. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan baik secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan dirjen pajak maupun secara tertulis.

Adapun untuk permohonan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Dirjen pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga (SKPIB) jika permohonan pemberian imbalan bunga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 PMK 18/2021 serta telah mencantumkan nomor rekening dalam negeri wajib pajak.

Baca Juga: Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Dalam hal SKPIB tidak diterbitkan karena permohonan pemberian imbalan bunga tidak memenuhi ketentuan, dirjen pajak akan menerbitkan pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan kepada wajib pajak.

Jangka waktu penerbitan SKPIB atau pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan tersebut paling lama 1 bulan sejak permohonan pemberian imbalan bunga diterima secara lengkap oleh KPP. Format SKPIB dan SKPIB tidak diberitahukan tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI PMK 18/2021.

Adapun untuk pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dalam 3 kondisi.

Baca Juga: Mulai Berlaku! Tarif Pajak Penghasilan Bunga Obligasi WPLN Jadi 10%

Pertama, surat keputusan keberatan tidak diajukan permohonan banding ke pengadilan pajak. Kedua, putusan banding telah diterima kantor DJP yang berwenang memberikan imbalan bunga. Ketiga, putusan peninjauan kembali telah diterima kantor DJP yang berwenang memberikan imbalan bunga.

Selain itu, beleid ini menerangkan bagi wajib pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (AS), pemberian imbalan bunga terkait dengan pajak yang terutang dalam mata uang Dolar AS diberikan dalam mata uang rupiah. Pemberian dihitung berdasarkan pada kurs menteri keuangan yang berlaku. (kaw)

Baca Juga: UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?
Topik : PMK 18/2021, UU 11/2020, UU Cipta Kerja, UU KUP, tarif bunga, imbalan bunga, Sri Mulyani, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 06:00 WIB
APLIKASI PAJAK

DJP Awasi WP Pakai Aplikasi Data Analisis, Ini Respons Anggota DPR

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

berita pilihan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Tiga Pendekatan Pemajakan Ekonomi Digital di Negara Berkembang

Rabu, 04 Agustus 2021 | 12:00 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

Fasilitas Pengurangan Tarif PPh 50% Bakal Dihapus, Ini Kata Akademisi

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Lepas dari Middle Income Trap, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:07 WIB
WEBINAR SERIES UNIVERSITY ROADSHOW

UMKM Berkontribusi Signifikan ke Perekonomian, Perlu Perlakuan Khusus?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Barang Mewah Selain Kendaraan yang Dikenai PPnBM

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Salurkan Bantuan Pariwisata, Ini Daerah yang Disasar

Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Menguat Terhadap Dolar AS

Rabu, 04 Agustus 2021 | 09:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pajak, Ini Langkah DJP Optimalkan Penerimaan 2021