Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Dibidik Pajak, Ini Respons Pengacara Setnov

3
3

JAKARTA, DDTCNews – Pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi mengaku telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu juga menjawab pertanyaan netizen yang meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menelusuri tingkat kepatuhannya.

Fredrich mengatakan dirinya telah menjadi advokat selama 40 tahun, dan selama itu pula telah mengantongi NPWP.

"Katanya saya dibilang tidak punya NPWP. Saya sudah 40 tahun jadi advokat, saya punya banyak usaha, masa tidak punya NPWP," ujarnya, Rabu (29/11).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Ditjen Pajak berkomitmen akan menelusuri data perpajakan Fredrich terutama tingkat kepatuhannya bermula dalam sesi wawancara dengan Najwa Shihab. Di mana, dia tidak sungkan pamer suka kemewahan.

Menurutnya, selama ini juga selalu patuh membayar pajak dan menjalaninya sesuai prosedur yang berlaku. Fredrich juga justru menantang masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Ditjen Pajak terkait dengan kewajibannya tersebut.

"Tanya saja sama kantor pajak saya bayar berapa banyak. Pajak itu kan saya mau enggak mau harus bayar karena setiap kali saya terima honor kan langsung dipotong, itu kan sudah peraturan. Saya beli mobil harus bayar pajak kalau enggak, saya enggak punya STNK," tutur Fredrich.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Meski mengaku telah memiliki NPWP, namun Ditjen Pajak tetap akan menelusuri tingkat kepatuhan seluruh wajib pajak, tidak terkhusus pengacara melainkan juga profesi lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas pajak tidak melarang tindakan pamer suka kemewahan yang dilakukan oleh masyarakat.

"Kami tidak ada masalah dengan pengacara, artis atau siapapun yang pamer suka kemewahan atau suka pamer kemewahan atau pamer kekayaan," katanya.

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

Pamer suka kemewahan, kata Hestu, merupakan hal yang tidak bisa dilarang, begitu juga yang dilakukan oleh Fredrich. "Itu hak warga negara yang tidak bisa kami (Ditjen Pajak) melarangnya," imbuhnya.

Meski demikian, Hestu memastikan bahwa Ditjen Pajak tidak akan menelusuri bahkan mengejar-ngejar wajib pajak yang memang telah patuh dan membayar pajak dengan baik.

Apalagi, lanjut Hestu, sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya memiliki penghasilan sudah sewajibnya melaporkan dan membayarkan pajaknya. Sebab, pajak merupakan kesepakatan/kontrak antara negara dengan warga negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

"Mau pamer atau tidak, yang penting masyarakat patuh membayar pajak sesuai ketentuan," jelas Hestu.

Kendati demikian, Ditjen Pajak menilai jika para pengacara atau advokat sampai saat ini belum memiliki NPWP merupakan tindakan yang tidak pantas. Terlebih lagi, seperti Fredrich yang hidupnya pamer suka kemewahan.

"Terlebih untuk pengacara yang sangat paham hukum, tentu tingkat kepatuhan perpajakan mereka harusnya sudah sangat baik, tentunya tidak pantas sebagai ahli/praktisi hukum kalau tidak mentaati hukum/peraturan perpajakan," ujarnya.

Baca Juga: Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan sedikit kemungkinan jika ada pengacara di Indonesia yang tidak memiliki NPWP. Namun, dia tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pengacara di Indonesia yang masuk sistem perpajakan. Pasalnya, ada pengacara yang NPWP-nya sebagai karyawan.

"Kalau terdaftar, tipis kemungkinan ada pengacara yang tidak memiliki NPWP, hampir seluruh jenis perizinan, terutama untuk profesi mewajibkan NPWP," kata Yon. (Amu)

Baca Juga: DJP Dorong Toko Ritel Ikut Skema VAT Refund

"Katanya saya dibilang tidak punya NPWP. Saya sudah 40 tahun jadi advokat, saya punya banyak usaha, masa tidak punya NPWP," ujarnya, Rabu (29/11).

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Ditjen Pajak berkomitmen akan menelusuri data perpajakan Fredrich terutama tingkat kepatuhannya bermula dalam sesi wawancara dengan Najwa Shihab. Di mana, dia tidak sungkan pamer suka kemewahan.

Menurutnya, selama ini juga selalu patuh membayar pajak dan menjalaninya sesuai prosedur yang berlaku. Fredrich juga justru menantang masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Ditjen Pajak terkait dengan kewajibannya tersebut.

"Tanya saja sama kantor pajak saya bayar berapa banyak. Pajak itu kan saya mau enggak mau harus bayar karena setiap kali saya terima honor kan langsung dipotong, itu kan sudah peraturan. Saya beli mobil harus bayar pajak kalau enggak, saya enggak punya STNK," tutur Fredrich.

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Meski mengaku telah memiliki NPWP, namun Ditjen Pajak tetap akan menelusuri tingkat kepatuhan seluruh wajib pajak, tidak terkhusus pengacara melainkan juga profesi lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan otoritas pajak tidak melarang tindakan pamer suka kemewahan yang dilakukan oleh masyarakat.

"Kami tidak ada masalah dengan pengacara, artis atau siapapun yang pamer suka kemewahan atau suka pamer kemewahan atau pamer kekayaan," katanya.

Baca Juga: DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

Pamer suka kemewahan, kata Hestu, merupakan hal yang tidak bisa dilarang, begitu juga yang dilakukan oleh Fredrich. "Itu hak warga negara yang tidak bisa kami (Ditjen Pajak) melarangnya," imbuhnya.

Meski demikian, Hestu memastikan bahwa Ditjen Pajak tidak akan menelusuri bahkan mengejar-ngejar wajib pajak yang memang telah patuh dan membayar pajak dengan baik.

Apalagi, lanjut Hestu, sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya memiliki penghasilan sudah sewajibnya melaporkan dan membayarkan pajaknya. Sebab, pajak merupakan kesepakatan/kontrak antara negara dengan warga negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Ditjen Pajak Luncurkan Pengawasan Kepatuhan Berbasis Risiko, Apa Itu?

"Mau pamer atau tidak, yang penting masyarakat patuh membayar pajak sesuai ketentuan," jelas Hestu.

Kendati demikian, Ditjen Pajak menilai jika para pengacara atau advokat sampai saat ini belum memiliki NPWP merupakan tindakan yang tidak pantas. Terlebih lagi, seperti Fredrich yang hidupnya pamer suka kemewahan.

"Terlebih untuk pengacara yang sangat paham hukum, tentu tingkat kepatuhan perpajakan mereka harusnya sudah sangat baik, tentunya tidak pantas sebagai ahli/praktisi hukum kalau tidak mentaati hukum/peraturan perpajakan," ujarnya.

Baca Juga: Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengatakan sedikit kemungkinan jika ada pengacara di Indonesia yang tidak memiliki NPWP. Namun, dia tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pengacara di Indonesia yang masuk sistem perpajakan. Pasalnya, ada pengacara yang NPWP-nya sebagai karyawan.

"Kalau terdaftar, tipis kemungkinan ada pengacara yang tidak memiliki NPWP, hampir seluruh jenis perizinan, terutama untuk profesi mewajibkan NPWP," kata Yon. (Amu)

Baca Juga: DJP Dorong Toko Ritel Ikut Skema VAT Refund
Topik : ditjen pajak, pengacara setnov, Fredrich Yunadi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 18:38 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 17:02 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 20 September 2019 | 16:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 September 2019 | 16:34 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 15:48 WIB
PMK 126/2019
Jum'at, 20 September 2019 | 11:36 WIB
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK