Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Skema Pungutan PBB Bakal Digeser Menjadi Self Assessment, Ini Sebabnya

A+
A-
10
A+
A-
10
Skema Pungutan PBB Bakal Digeser Menjadi Self Assessment, Ini Sebabnya

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan berencana mengubah sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari official assessment menjadi self assessment sehingga negara dapat memperoleh penerimaan pajak lebih awal.

Rencana ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 yang telah diundangkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020. Ditjen Pajak (DJP) ditunjuk sebagai penanggung jawab rancangan UU tentang PBB ini.

"Transformasi sistem pemungutan pajak ini untuk memperoleh penerimaan negara lebih awal tanpa menunggu ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus," tulis Kemenkeu dikutip dari Renstra Kemenkeu 2020-2024, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Untuk diketahui, sistem self assessment adalah mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Sebaliknya, official assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas administrasi pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Rancangan UU PBB ini juga memiliki urgensi untuk meningkatkan basis pajak serta memberikan fleksibilitas tarif. Harapannya, perubahan sistem dan peningkatan basis serta fleksibilitas tarif ini bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor PBB.

Baca Juga: Hitung Dampak Covid-19 Terhadap Kemiskinan, Begini Prediksinya

Meski begitu, renstra itu tidak menjelaskan secara jelas perihal PBB yang dimaksud, apakah itu PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3) saja atau termasuk PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Renstra Kemenkeu 2020-2024 ini juga tidak mencantumkan rencana revisi atas UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)—yang mengatur PBB-P2. Adapun, rencana RUU PBB ini juga sempat direncanakan pada Renstra Kemenkeu 2015-2019.

Pada Renstra 2015-2019, UU PDRD direncanakan untuk direvisi untuk menyempurnakan ketentuan formil dan materil UU PDRD serta menegaskan peran Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional.

Baca Juga: Gandeng Asosiasi Eksportir, DJBC Dorong Ekspor Produk UMKM

Lebih lanjut, banyaknya gugatan atas UU PDRD dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi urgensi direvisinya UU ini. Adapun penanggung jawab kala itu adalah Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK).

Meski tidak tercantum pada Renstra 2020-2024, RUU Omnibus Law Perpajakan sebenarnya juga sudah memasukkan rencana untuk merevisi klausul dalam UU PDRD bersamaan dengan UU perpajakan lainnya.

Dalam draf RUU Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana merasionalisasi tarif pajak daerah dengan menetapkan single tariff secara nasional. Peraturan daerah soal pajak daerah juga dimungkinkan untuk dibatalkan apabila dinilai menghambat investasi. (rig)

Baca Juga: Laporan Tax Expenditure Indonesia Belum Sempurna, Ini Kata Akademisi

Topik : pajak bumi dan bangunan, RUU PBB, pmk 77/2020, kementerian keuangan, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:00 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:18 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:02 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL