Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sisa Tunggakan Insentif Nakes Tahun Lalu Rp382 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Sisa Tunggakan Insentif Nakes Tahun Lalu Rp382 Miliar

Seorang tenaga kesehatan dengan alat pelindung diri mengambil spesimen untuk swab test terhadap warga yang hasil uji rapid test reaktif, di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (4/6/2020). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyelesaikan reviu terhadap pembayaran insentif tenaga kesehatan 2020 dengan sisa tunggakan Rp382 miliar. (ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyelesaikan reviu terhadap pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) 2020 dengan sisa tunggakan sebesar Rp382 miliar.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan total reviu tunggakan insentif Nakes tahun lalu mencapai Rp1,48 triliun.

Menurutnya, BPKP sudah merampungkan reviu terhadap 167.231 Nakes dengan nilai tunggakan sebesar Rp1,09 triliun. "Sisanya sebanyak Rp382 miliar belum didukung dengan dokumen formal secara lengkap," katanya dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: Fokus Cegah Kebocoran di BUMN, Begini Langkah BPKP

Iwan menjelaskan alasan BPKP tidak bisa merampungkan seluruh reviu atas tunggakan insentif Nakes pada tahun lalu karena kurangnya dokumen pendukung. Data tersebut belum dilengkapi oleh fasilitas kesehatan dan instansi yang mengusulkan permohonan insentif.

Dia menjabarkan hasil reviu terhadap 75,48% dari total tunggakan insentif dilakukan melalui 4 tahap. Pertama, penyelesaian reviu sebesar Rp581 miliar bagi 98.333 Nakes dan tahap kedua sebesar Rp231 miliar yang menyasar 29.289 Nakes.

Selanjutnya pada tahap ketiga dilakukan pada Mei 2021 sebesar Rp180 miliar untuk 24.637 Nakes. Tahap keempat masih dilakukan pada bulan yang sama dengan nilai tunggakan sebesar Rp103 miliar untuk 14.972 Nakes.

Baca Juga: Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Diperpanjang Hingga Desember 2020

Iwan menerangkan dokumen pendukung yang dibutuhkan BPKP dalam melakukan reviu tunggakan insentif disampaikan secara bertahap oleh Badan Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes.

Karena itu, reviu dilakukan secara bertahap berdasarkan data pendukung yang dikirimkan BPPSDMK. "[Reviu tunggakan insentif Nakes] sangat bergantung pada kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan oleh BPPSDMK dan dibantu verifikasinya oleh Itjen Kemenkes," terang Iwan.

Dia menambahkan penyelesaian tunggakan insentif Nakes pada tahun lalu berpedoman pada PMK No.208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Beleid yang diteken oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati itu mengatur mekanisme pembayaran tunggakan dengan nilai di atas Rp2 miliar harus melalui proses verifikasi BPKP.

"Pengawasan terhadap pembayaran insentif Nakes pada 2021 maupun realisasi tahun 2020 akan tetap dilaksanakan melalui audit dengan tujuan tertentu, baik oleh BPKP maupun Itjen Kemenkes," imbuhnya. (Bsi)

Topik : audit BPKP, insentif tenaga kesehatan, sisa tunggakan insentif nakes

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah