Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Setoran PBB-P2 Semester I Baru 20%

A+
A-
4
A+
A-
4
Setoran PBB-P2 Semester I Baru 20%

SAMARINDA, DDTCNews — Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sepanjang semester I baru mencapai Rp9 miliar, atau 20% dari target tahun ini Rp45 miliar. Target PBB-P2 itu naik 28% atau Rp10 miliar dari target yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan PBB-P2 Kota Samarinda tahun lalu mencapai 91% atau Rp32 miliar dari target yang dipatok Rp35 miliar. Sementara berdasarkan data Dispenda, potensi penerimaan PBB-P2 yang sebenarnya mencapai Rp49 miliar. Inilah yang mendasari kenaikan target di tahun 2016.

Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda Mukhlis mengatakan rendahnya capaian realisasi di semester I 2016 ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih terbilang rendah.

Baca Juga: Duh, 50% Pemilik Kendaraan di Daerah Ini Belum Bayar Pajak

“Saya imbau masyarakat segera melunasi PBB-P2 yang terutang, jatuh tempo pembayaran akan berakhir bulan September. Kalau sampai melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda 2% per bulan dari jumlah tagihan PBB-P2,” tegasnya, Rabu (13/7).

Menurut Mukhlis kebanyakan masyarakat mau membayar PBB-P2 hanya pada saat menjual tanah atau bangunan miliknya. “Kita harus lebih peduli, PBB-P2 ini salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah,” tambahnya.

Saat ini Dispenda tengah mengintensifkan langkah-langkah seperti, sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat, bahkan petugas Dispenda tak segan melakukan tindakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

Baca Juga: Simak, Ini Ketentuan Pemungutan BPHTB oleh Pemda

Sejak PBB-P2 mulai dikelola Dispenda Samarinda tahun 2012 lalu, Dispenda telah melakukan pendataan ulang terhadap data yang diterima dari Pemerintah Pusat. Caranya dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu guna memperoleh data terbaru yang valid.

Hasilnya jumlah wajib pajak naik signifikan dari 144 ribu menjadi 197 ribu wajib pajak. Seperti dikutip korankaltim.com, hingga tahun 2015 lalu, Dispenda juga telah memverifikasi kembali limpahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat dan menghasilkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp21 miliar. (Amu)

Baca Juga: Penerimaan Daerah Seret, Pajak Galian C Jadi Sorotan
Topik : penerimaan daerah, pajak daerah, kota samarinda
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 14 September 2020 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Senin, 14 September 2020 | 13:02 WIB
KOTA BANJARMASIN
Senin, 14 September 2020 | 11:13 WIB
KABUPATEN SLEMAN
Senin, 14 September 2020 | 10:53 WIB
KOTA PALOPO
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK