Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Setoran PBB-P2 Semester I Baru 20%

2
2

SAMARINDA, DDTCNews — Penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sepanjang semester I baru mencapai Rp9 miliar, atau 20% dari target tahun ini Rp45 miliar. Target PBB-P2 itu naik 28% atau  Rp10 miliar dari target yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan PBB-P2 Kota Samarinda tahun lalu mencapai 91% atau Rp32 miliar dari target yang dipatok Rp35 miliar. Sementara berdasarkan data Dispenda, potensi penerimaan PBB-P2 yang sebenarnya mencapai Rp49 miliar. Inilah yang mendasari kenaikan target di tahun 2016.

Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda Mukhlis mengatakan rendahnya capaian realisasi di semester I 2016 ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih terbilang rendah.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

“Saya imbau masyarakat segera melunasi PBB-P2 yang terutang, jatuh tempo pembayaran akan berakhir bulan September. Kalau sampai melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda 2% per bulan dari jumlah tagihan PBB-P2,” tegasnya, Rabu (13/7).

Menurut Mukhlis kebanyakan masyarakat mau membayar PBB-P2 hanya pada saat menjual tanah atau bangunan miliknya. “Kita harus lebih peduli, PBB-P2 ini salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah,” tambahnya.

Saat ini Dispenda tengah mengintensifkan langkah-langkah seperti, sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat, bahkan petugas Dispenda tak segan melakukan tindakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Sejak PBB-P2 mulai dikelola Dispenda Samarinda tahun 2012 lalu, Dispenda telah melakukan pendataan ulang terhadap data yang diterima dari Pemerintah Pusat. Caranya dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu guna memperoleh data terbaru yang valid.

Hasilnya jumlah wajib pajak naik signifikan dari 144 ribu menjadi 197 ribu wajib pajak. Seperti dikutip korankaltim.com, hingga tahun 2015 lalu, Dispenda juga telah memverifikasi kembali limpahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat dan menghasilkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp21 miliar. (Amu)

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi

Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda Mukhlis mengatakan rendahnya capaian realisasi di semester I 2016 ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih terbilang rendah.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

“Saya imbau masyarakat segera melunasi PBB-P2 yang terutang, jatuh tempo pembayaran akan berakhir bulan September. Kalau sampai melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda 2% per bulan dari jumlah tagihan PBB-P2,” tegasnya, Rabu (13/7).

Menurut Mukhlis kebanyakan masyarakat mau membayar PBB-P2 hanya pada saat menjual tanah atau bangunan miliknya. “Kita harus lebih peduli, PBB-P2 ini salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan daerah,” tambahnya.

Saat ini Dispenda tengah mengintensifkan langkah-langkah seperti, sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat, bahkan petugas Dispenda tak segan melakukan tindakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

Sejak PBB-P2 mulai dikelola Dispenda Samarinda tahun 2012 lalu, Dispenda telah melakukan pendataan ulang terhadap data yang diterima dari Pemerintah Pusat. Caranya dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu guna memperoleh data terbaru yang valid.

Hasilnya jumlah wajib pajak naik signifikan dari 144 ribu menjadi 197 ribu wajib pajak. Seperti dikutip korankaltim.com, hingga tahun 2015 lalu, Dispenda juga telah memverifikasi kembali limpahan piutang PBB-P2 dari pemerintah pusat dan menghasilkan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp21 miliar. (Amu)

Baca Juga: Genjot Pajak Daerah, Intensifikasi Jadi Strategi
Topik : penerimaan daerah, pajak daerah, kota samarinda
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA
Senin, 05 September 2016 | 06:02 WIB
SUMATERA SELATAN