Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Setoran Pajak Kuartal I Melesat 43%

A+
A-
0
A+
A-
0
Setoran Pajak Kuartal I Melesat 43%

CIMAHI, DDTCNews — Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi menyebutkan perolehan pajak kuatal I berhasil menembus angka 43% atau lebih dari Rp516 miliar dari target Rp1,2 triliun. Penerimaan ini bersumber dari 9 jenis pajak daerah, termasuk retribusi dan bagi hasil.

Kepala Dispenda Cimahi Bambang Maulana menyebutkan pajak penerangan jalan menjadi sektor penyumbang penerimaan pajak daerah terbesar dengan capaian 50% atau sekitar Rp16 miliar dari target sebesar Rp32 miliar.

“Penerimaan terbesar lainnya diperoleh dari Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” jelas Bambang beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ada Diskon 25% Pajak Hotel dan Restoran

Diketahui realisasi penerimaan BPHTB sebesar Rp8 miliar dari target sebesar Rp29 miliar, sedangkan penerimaan PBB yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp8 miliar dari target Rp28 miliar. Pencapaian ini diharapkan terus meningkat.

Bambang menambahkan terkait dengan PBB, saat ini pihaknya telah mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) ke kelurahan-kelurahan yang ada di Cimahi. SPPT harus disampaikan secepat mungkin agar masyarakat memiliki waktu untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Dispenda Cimahi mengupayakan optimalisasi penerimaan PBB melalui berbagai upaya seperti pemutakhiran data dan pengurangan PBB bagi wajib pajak tertentu. Pemutakhiran data sudah dilakukan sejak awal tahun 2016, tujuannya memperoleh data terbaru mengenai objek dan subjek PBB.

Baca Juga: Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Tanpa Ajukan Surat Permohonan

Lantaran anggaran yang terbatas, pemutakhiran data dilakukan dengan sampling terhadap 4 kelurahan yang dianggap potensial menjadi basis PBB. Jika ini berhasil, tahun depan Dispenda Cimahi akan mengajukan anggarannya ke DPR.

Sementara, pengurangan PBB sebagaimana dilansir pojokjabar.com diberikan pada veteran, pensiunan PNS/TNI/Polri termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga berlaku bagi wajib pajak berpenghasilan rendah. Besarnya pengurangan ini bervariasi sesuai dengan kategori wajib pajak. (Bsi)

Baca Juga: Pemerintah: Kontribusi Penerimaan Pajak Manufaktur Turun, Jasa Melesat
Topik : pajak daerah, cimahi, penerimaan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 20 Mei 2020 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 20 Mei 2020 | 16:53 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI