Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Seruan Konsensus Pemajakan Cryptocurrency

A+
A-
19
A+
A-
19
Seruan Konsensus Pemajakan Cryptocurrency

CRYPTOCURRENCY terus berkembang di tengah masih sangat terbatasnya regulasi yang mengaturnya. Pada saat bersamaan, aspek perpajakan cryptocurrency masih menjadi topik perdebatan karena belum ada definisi pasti sebagai mata uang atau peristiwa kena pajak.

Anshu Khanna dalam publikasinya berjudul Taxing Cryptocurrency: A Review and a Call for Consensus mengulas pentingnya semua yurisdiksi membuat regulasi yang efektif mengenai mata uang virtual tersebut. Pengaturan yang dibutuhkan itu tidak terkecuali dari sisi pemajakannya.

Dunia mengenal cryptocurrency sebagai uang digital yang menggunakan teknik enkripsi untuk menghasilkan unit mata uang dan memverifikasi transfer dananya. Cryptocurrency juga tidak membutuhkan bantuan bank sentral dalam transaksi seperti lazimnya mata uang fiat.

Baca Juga: Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

Cryptocurrency kerap dianggap sebagai sebagai 'sarang' spekulasi keuangan lantaran nilainya yang sangat fluktuatif. Pada Januari 2021, valuasinya sangat tinggi, yakni senilai US$32.000 atau sekitar Rp464 juta. Padahal, pada Mei 2011, valuasinya hanya US$1 atau Rp14.500.

Bitcoin menjadi cryptocurrency yang pertama. Namun, kini ada sekitar 5.000 mata uang virtual di dunia, termasuk Litecoin, Ethereum, dan Ripple. Para ahli mengestimasi penggunaan cryptocurrency akan terus tumbuh sehingga regulasi, termasuk implikasi pajaknya, harus dipikirkan.

Ada persamaan dan perbedaan cara yurisdiksi di seluruh dunia memperlakukan cryptocurrency. Argentina, Australia, dan Thailand menganggap cryptocurrency sebagai mata uang digital, sedangkan Kanada, China, dan Taiwan menyebutnya sebagai komoditas virtual.

Baca Juga: Ragam Pengenaan Pajak Cryptocurrency, Begini Praktiknya di Dunia

Sementara itu, Jerman menyebut cryptocurrency sebagai token kripto, sedangkan Swiss sebagai token pembayaran. Lain halnya dengan Italia dan Lebanon yang menganggap cryptocurrency sebagai mata uang virtual, Honduras dan Meksiko memperlakukannya sebagai aset virtual

Hingga saat ini, beberapa negara telah membuat regulasi tentang perlakuan pajak terhadap cryptocurrency. Otoritas pajak Amerika Serikat telah menerbitkan pemberitahuan yang mengharuskan wajib pajak mengakui keuntungan atau kerugian atas pertukaran cryptocurrency dengan uang tunai atau properti lainnya.

Keuntungan dan kerugian diakui setiap kali cryptocurrency dijual atau digunakan untuk membeli barang atau jasa. Besarnya keuntungan atau kerugian tersebut tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan lamanya posisi dipegang (kepemilikan).

Baca Juga: Rencana Pajak Cryptocurrency Masih Dimatangkan, Ini Kata Bappebti

Di Jepang, bisnis pertukaran cryptocurrency diatur di bawah UU Layanan Pembayaran. Penjualannya semula dikenakan pajak konsumsi. Namun, ketentuan itu berubah sejak 2017.

Semua pendapatan cryptocurrency akan dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain untuk tujuan pajak dan dapat dikenakan pajak hingga 55%. Pada wajib pajak luar negeri, akan dikenakan tarif pajak final 20% atas penghasilan yang harus dibayarkan saat meninggalkan Jepang.

Sementara di China, pemerintah tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Negara ini belum mengesahkan undang-undang apapun yang mengatur uang virtual tersebut.

Baca Juga: Tak Laporkan Transaksi Kripto dalam SPT, Seorang Wajib Pajak Ditangkap

Meski demikian, otoritas menyatakan pendapatan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan membeli mata uang virtual dan menjualnya kepada orang lain dengan mark-up akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Adapun PPh akan dihitung dan dibayarkan sesuai dengan aturan untuk pendapatan transfer properti.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan tentang perpajakan cryptocurrency pada Oktober 2020. Laporan itu memberikan analisis komprehensif tentang pendekatan dan kesenjangan kebijakan yang melibatkan jenis utama pajak meliputi pendapatan, konsumsi, dan pajak properti.

Regulator selama ini merasa kesulitan mengembangkan kebijakan pajak yang kuat untuk cryptocurrency karena kurangnya kontrol terpusat, anonimitas semu, kesulitan penilaian, karakteristik hibrida, dan evolusi teknologi yang cepat. Tantangan itu dihadapi negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Baca Juga: 3 Aspek Ini Pengaruhi Dinamisnya Perubahan Peraturan Pajak

OECD juga menilai perlu ada pembahasan tentang mata uang virtual tersebut mengingat berbagai negara memperlakukan transaksinya dengan cara yang berbeda sehingga tingkat kepatuhan pajak menjadi rendah.

Secara umum, OECD mengklasifikasi cryptocurrency ke dalam tiga kategori utama berdasarkan pada fungsi ekonominya. Ketiganya adalah token pembayaran, token untuk mengakses layanan atau sistem infrastruktur tertentu, dan token keamanan yang dapat diperdagangkan. Laporan OECD kemudian berfokus pada cryptocurrency sebagai mata uang virtual atau token pembayaran.

Menurut OECD, terdapat tiga perlakuan pajak yang dapat dilakukan terhadap cryptocurrency yakni PPh, pajak properti, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Regulator harus memastikan mereka menawarkan panduan spesifik dan jelas mencakup semua peristiwa siklus cryptocurrency, pembuatan, pertukaran, penyimpanan, pembuangan, kehilangan atau pencurian, serta layanan terkait seperti alat tukar.

Baca Juga: Ini Pemenang Lomba Resensi Jurnal DDTC Berhadiah Rp25 Juta

Secara bersamaan, regulator juga harus mempertimbangkan masalah yang muncul seperti hard fork, mata uang digital bank sentral, dan token berbunga. Panduan ini harus menunjukkan bagaimana bentuk lain dari cryptocurrency karena diperlakukan untuk tujuan pajak.

Di sisi lain, OECD mendukung pengenalan aturan de minimis untuk menjaga transaksi cryptocurrency yang kecil tidak dikenakan pajak.

Hadirnya regulasi yang efektif dan terkoordinasi terasa makin mendesak seiring dengan terus berkembangnya cryptocurrency. Regulasi itu setidaknya harus memuat standar yang jelas untuk pajak dan pelaporan uang virtual tersebut.

Baca Juga: HUT ke-14, Momentum DDTC Jalankan Transformasi Digital

Laporan OECD menjadi langkah awal yang memberikan kejelasan dan panduan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih besar di tingkat regional atau global. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di beberapa negara anggota kerangka inklusif perlu menindaklanjuti setiap saran dan rekomendasi pada laporan tersebut.

Secara internasional, panduan, aturan, dan regulasi tambahan juga dibutuhkan untuk mengatasi keberadaan mata uang virtual yang berubah dengan cepat. Sementara di dalam negeri, laporan OECD merupakan suatu sinyal penting tentang perlunya mengembangkan aturan dan sistem perpajakan cryptocurrency.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Menggali Potensi Pajak dan Mengawasi Transaksi Aset Kripto

Topik : lomba resensi jurnal, resensi, resensi jurnal, HUT DDTC, cryptocurrency

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Webinar Gratis! Bahas Penyesuaian Insentif Pajak UKM Lewat RUU KUP

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

Senin, 02 Agustus 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Perbedaan Peraturan Transfer Pricing di Zimbabwe dan Indonesia

Senin, 02 Agustus 2021 | 10:45 WIB
RESENSI JURNAL

Menakar Hak Pemajakan atas Penghasilan Influencer

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan