Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Seribu Wajib Pajak Penunggak PBB Diburu

0
0

SRAGEN, DDTCNews – Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) mulai mengintensifkan pengejaran terhadap 1.000 wajib pajak (WP) yang berdomisili di luar Sragen. Pasalnya, mereka diketahui telah menunggak membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga mencapai angka Rp 1 miliar.

Menurut Kabid PBB DPPKAD, Handayaning Prasetya mengatakan kalau sebagian dari WP tersebut tidak terdeteksi identitas dan domisilinya karena proses transaksi jual beli tanah berikut pengalihan haknya dilakukan tanpa melapor ke daerah ataupun DPPKAD.

“Tunggakannya banyak dilakukan oleh WP yang berdomisili di luar Kota dan rata-rata nilainya sangat besar karena lokasi tanah yang menunggak pajaknya berada di Kota Sragen. Saat ini jumlahnya sekitar 1000 WP yang ada di luar kota dan masih menunggak PBB hingga mencapai Rp 1 miliar,” paparnya.

Baca Juga: Realisasi PBB-P2 Hanya 35% dari Potensi Rp100 Miliar

Menurutnya, untuk kasus tunggakan WP yang berdomisili di luar kota karena sedang merantau, masih ada harapan untuk menagihnya pada saat WP tersebut pulang mudik. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya tanah-tanah yang sudah dijual dan berpindah kepemilikan oleh warga luar kota dengan proses balik nama melalui notaaris.

Biasanya jika proses pengalihan balik nama dilakukan melalui notaris dan tidak dilaporkan ke DPPKAD, identitas pemilik tanah terakhir yang berkewajiban untuk membayar PBB pun tidak bisa terlacak.

“Kesulitannya kalau jual beli tidak dilaporkan ya begitu. Kadang kepala desa atau kepala lingkungan juga kesulitan SPPT-nya mau diserahkan kepada siapa karena pemiliknya sudah ganti beberapa kali dan tidak tahu siapa pemiliknya sekarang,” tutur Handayaning.

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengejaran dan penagihan melalui berbagai cara. Seperti dilansir joglosemar.co. sejak kurun waktu Januari hingga Juni 2016 ini DPPKAD berhasil menagih tunggakan PBB sebesar Rp1,3 miliar. (Bsi)

“Tunggakannya banyak dilakukan oleh WP yang berdomisili di luar Kota dan rata-rata nilainya sangat besar karena lokasi tanah yang menunggak pajaknya berada di Kota Sragen. Saat ini jumlahnya sekitar 1000 WP yang ada di luar kota dan masih menunggak PBB hingga mencapai Rp 1 miliar,” paparnya.

Baca Juga: Realisasi PBB-P2 Hanya 35% dari Potensi Rp100 Miliar

Menurutnya, untuk kasus tunggakan WP yang berdomisili di luar kota karena sedang merantau, masih ada harapan untuk menagihnya pada saat WP tersebut pulang mudik. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya tanah-tanah yang sudah dijual dan berpindah kepemilikan oleh warga luar kota dengan proses balik nama melalui notaaris.

Biasanya jika proses pengalihan balik nama dilakukan melalui notaris dan tidak dilaporkan ke DPPKAD, identitas pemilik tanah terakhir yang berkewajiban untuk membayar PBB pun tidak bisa terlacak.

“Kesulitannya kalau jual beli tidak dilaporkan ya begitu. Kadang kepala desa atau kepala lingkungan juga kesulitan SPPT-nya mau diserahkan kepada siapa karena pemiliknya sudah ganti beberapa kali dan tidak tahu siapa pemiliknya sekarang,” tutur Handayaning.

Baca Juga: Tukar Data, Kanwil DJP Riau Gandeng Pemkab Siak

Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengejaran dan penagihan melalui berbagai cara. Seperti dilansir joglosemar.co. sejak kurun waktu Januari hingga Juni 2016 ini DPPKAD berhasil menagih tunggakan PBB sebesar Rp1,3 miliar. (Bsi)

Topik : PBB, sragen, pajak daerah
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI