Seribu Wajib Pajak Penunggak PBB Diburu

SRAGEN, DDTCNews – Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) mulai mengintensifkan pengejaran terhadap 1.000 wajib pajak (WP) yang berdomisili di luar Sragen. Pasalnya, mereka diketahui telah menunggak membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga mencapai angka Rp 1 miliar.

Menurut Kabid PBB DPPKAD, Handayaning Prasetya mengatakan kalau sebagian dari WP tersebut tidak terdeteksi identitas dan domisilinya karena proses transaksi jual beli tanah berikut pengalihan haknya dilakukan tanpa melapor ke daerah ataupun DPPKAD.

“Tunggakannya banyak dilakukan oleh WP yang berdomisili di luar Kota dan rata-rata nilainya sangat besar karena lokasi tanah yang menunggak pajaknya berada di Kota Sragen. Saat ini jumlahnya sekitar 1000 WP yang ada di luar kota dan masih menunggak PBB hingga mencapai Rp 1 miliar,” paparnya.

Menurutnya, untuk kasus tunggakan WP yang berdomisili di luar kota karena sedang merantau, masih ada harapan untuk menagihnya pada saat WP tersebut pulang mudik. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya tanah-tanah yang sudah dijual dan berpindah kepemilikan oleh warga luar kota dengan proses balik nama melalui notaaris.

Biasanya jika proses pengalihan balik nama dilakukan melalui notaris dan tidak dilaporkan ke DPPKAD, identitas pemilik tanah terakhir yang berkewajiban untuk membayar PBB pun tidak bisa terlacak.

“Kesulitannya kalau jual beli tidak dilaporkan ya begitu. Kadang kepala desa atau kepala lingkungan juga kesulitan SPPT-nya mau diserahkan kepada siapa karena pemiliknya sudah ganti beberapa kali dan tidak tahu siapa pemiliknya sekarang,” tutur Handayaning.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengejaran dan penagihan melalui berbagai cara. Seperti dilansir joglosemar.co. sejak kurun waktu Januari hingga Juni 2016 ini DPPKAD berhasil menagih tunggakan PBB sebesar Rp1,3 miliar. (Bsi)