Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Hasil Olahan TBS Sawit

A+
A-
0
A+
A-
0
Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan Penyerahan Hasil Olahan TBS Sawit

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pengkreditan pajak masukan atas penyerahan tandan buah segar (TBS) sawit dan unit pengolahannya.

Wajib pajak menyatakan penyerahan crude palm oil (CPO), palm kernel, pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, serta jasa pengangkutan dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Sebaliknya, otoritas pajak menyatakan penyerahan CPO, palm kernel, pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, dan jasa pengangkutan yang dilakukan wajib pajak tidak dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan. Sebab, terhadap penyerahan tersebut telah dibebaskan dari pemungutan PPN.

Baca Juga: Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan tidak dapat menerima permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan wajib pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan mahkamah Agung atau perpajakan.id.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat surat banding yang diajukan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan formal.

Baca Juga: Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Dalam hal ini, wajib pajak telah mengajukan surat banding melebihi batas waktu 3 bulan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan tidak dapat menerima permohonan wajib pajak. Dengan keluarnya Putusan Pengadilan Pajak No. Put.54938/PP/M.XIIB/16/2014 tertanggal 8 September 2014, wajib pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 17 November 2014.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif pajak masukan masa pajak Oktober 2009 senilai Rp47.279.624 yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK menyatakan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan koreksi yang dilakukan Termohon PK. Sebagai informasi, Pemohon PK merupakan pengusaha yang bergerak di bidang industri minyak kelapa sawit terintegrasi.

Dalam menjalankan usahanya, Termohon PK memiliki perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) sawit dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan CPO dan palm kernel. Kemudian, CPO dan palm kernel yang telah diproduksi tersebut dijual ke pihak lawan transaksi Pemohon PK.

Berkaitan dengan perkara ini, pada Oktober 2009, Pemohon PK tidak melakukan penyerahan atas objek yang tidak terutang PPN, seperti TBS sawit. Pendapat Pemohon PK dibuktikan dengan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN Oktober 2009 yang menunjukkan tidak terdapat penyerahan yang tidak terutang PPN.

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP Soal PPN Disiapkan, 4 Hal Ini Perlu Diperhatikan

Pada Oktober 2009, Pemohon PK hanya melakukan penyerahan CPO, palm kernel, pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, sera jasa pengangkutan. Pemohon PK berdalil seluruh penyerahan tersebut dapat dikenakan PPN sehingga pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan. Dengan demikian, Pemohon PK menyimpulkan koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak sesuai fakta dan peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju dengan dalil Pemohon PK. Termohon PK melakukan koreksi karena terdapat transaksi yang seharusnya tidak dilakukan pengkreditan pajak masukan.

Adapun transaksi yang dimaksud meliputi penyerahan CPO, palm kernel, pupuk, jasa pemeliharaan dan perawatan, serta jasa pengangkutan. Pendapat Termohon PK tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 yang menyatakan TBS sawit dan hasil olahannya merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pemungutan PPN.

Baca Juga: Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Menurut Termohon PK, pajak masukan atas barang yang dibebaskan dari pemungutan PPN tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan Termohon PK sudah benar dan dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding Pemohon tidak tepat. Terdapat 2 pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, koreksi pajak masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN senilai Rp47.279.624 masa pajak Oktober 2009 tidak dapat dibenarkan. Setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, pendapat Pemohon PK dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Kedua, berdasarkan pada bukti berupa invoice dan faktur pajak yang telah terungkap dalam persidangan, Mahkamah Agung berpendapat pajak masukan atas transaksi yang dilakukan Pemohon PK dapat dikreditkan. Koreksi yang dilakukan Termohon PK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK. Dengan demikian, Termohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (kaw)

Baca Juga: Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker
(Disclaimer)
Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Naikkan Persentase Kemenangan di Pengadilan, DJP Pakai Cara Ini

Sabtu, 27 November 2021 | 06:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ditjen Pajak Catat Tren Peningkatan Permohonan Keberatan, Ini Angkanya

Jum'at, 26 November 2021 | 17:19 WIB
UU HPP

Detail Perubahan 4 UU Perpajakan dalam UU HPP, Download di Sini

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital

Senin, 06 Desember 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Dukung Ketahanan Energi, DJBC Berikan Sederet Fasilitas Kepabeanan

Senin, 06 Desember 2021 | 11:25 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 11:08 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020